Jayapura (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Waropen meminta penambahan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebesar Rp15 miliar dari awalnya Rp30 miliar.
Ketua KPUD Waropen Alex Wopari ketika dikonfirmasi dari Kota Jayapura, Rabu, mengatakan permintaan penambahan anggaran itu telah disampaikan kepada pihak eksekutif di Kabupaten Waropen.
"Kami sudah berkoordinasi dan menyampaikan permintaan ini kepada Pemerintah Kabupaten Waropen, yang awalnya NPHD itu disepakati sebesar Rp30 miliar pada Oktober 2019 lalu, namun seiring waktu dan situasi pandemi corona atau COVID-19, hal ini mengalami perubahan. Kami minta tambah Rp15 miliar," katanya.
Menurut dia, pengajuan permintaan penambahan anggaran sebesar Rp15 miliar itu sudah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Waropen.
"Namun, Bupati Waropen hanya bisa menyanggupi sebesar Rp10 miliar, atau jika ditotal dengan NPHD yang tadinya Rp30 miliar, totalnya yang disetujui Rp40 miliar untuk Pilkada Waropen," katanya.
Lebih lanjut Alex menjelaskan, bahwa permintaan penambahan anggaran sebesar Rp15 miliar itu terjadi setelah dilakukan pencermatan terkait edaran terbaru dari KPU RI soal pembatasan pemilih di tiap TPS menjadi maksimal 500 pemilih, sehingga terjadi penambahan TPS baru dan panitia di tingkat bawah.
"Sesuai aturan atau ketentuan itu awalnya pemilih di tiap TPS bisa 800 orang yang masih dimungkinkan, namun edaran terbaru dari KPU RI, saya lupa nomornya persisnya itu, bahwa dibatasi hingga 500 pemilih tiap TPS. Sehingga yang tadinya TPS hanya 118 yang tersebar di 12 distrik/kecamatan menjadi 140 TPS, ada penambahan 22 TPS dan panitianya," katanya.
Mantan Koordinator Divisi Data KPUD Waropen itu mengungkapkan dari NPHD sebesar RP30 miliar yang disepakati dan telah dibuat MoU bersama dengan Pemerintah Kabupaten Waropen, pencairannnya baru dua kali, yakni pada akhir 2019 sebesar Rp1 miliar dan pada bulan empat 2020 sebesar Rp5 miliar.
"Sehingga, total dana yang baru dicairkan itu baru sebesar RP6 miliar dari Rp30 miliar, sementara yang diajukan untuk penambahan belum juga cair, dengan alasan masih menunggu transferan dari pusat," katanya.
Terkait lambatnya pencairan dana hibah tersebut, Alex mewanti-wanti bahwa proses pentahapan ataupun pesta demokrasi yang dinantikan Warga Waropen berpotensi terjadi penundaan, mengingat waktu yang terus berjalan ditambah lagi dengan faktor geografis dan demografi wilayah tersebut yang punya tantangan tersendiri.
"Di Waropen itu, hanya empat distrik saja yang bisa diakses dengan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, sisanya harus pakai speed boat atau perahu dengan waktu tempuh yang berbeda-beda, belum lagi harus melakukan perekrutan panitia untuk penambahan TPS sebagaimana edaran KPU RI, termasuk kegiatan bimtek atau lainnya," katanya.
Alex mengaku bahwa persoalan ini sudah disampaikan kepada KPU Provinsi Papua dengan harapan bisa ada solusi. "Dalam waktu dekat ini, Komisioner KPU Provinsi Papua akan melakukan kunjungan kerja ke Waropen, guna melihat lebih dekat persoalan yang kami hadapi," katanya.
Disinggung soal honor atau gaji para staf ataupun komisioner hingga panitia tingkat bawah, Alex mengungkapkan untuk bulan Juli 2020 masih bisa ditalangi, namun pada bulan berikutnya masih menunggu pencairan dana hibah sesuai NPHD dan penambahan anggaran pilkada sebesar Rp15 miliar.
"Untuk, kami di Waropen untuk bulan berjalan ini kami punya finansial masih mencukupi, namun untuk bulan berikutnya lagi sudah tidak mencukupi, makanya tadi bisa dikatakan bisa menjadi potensi (penundaan) jika tidak ada respon positif dari pihak terkait," katanya.
Ketua KPUD Waropen Alex Wopari ketika dikonfirmasi dari Kota Jayapura, Rabu, mengatakan permintaan penambahan anggaran itu telah disampaikan kepada pihak eksekutif di Kabupaten Waropen.
"Kami sudah berkoordinasi dan menyampaikan permintaan ini kepada Pemerintah Kabupaten Waropen, yang awalnya NPHD itu disepakati sebesar Rp30 miliar pada Oktober 2019 lalu, namun seiring waktu dan situasi pandemi corona atau COVID-19, hal ini mengalami perubahan. Kami minta tambah Rp15 miliar," katanya.
Menurut dia, pengajuan permintaan penambahan anggaran sebesar Rp15 miliar itu sudah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Waropen.
"Namun, Bupati Waropen hanya bisa menyanggupi sebesar Rp10 miliar, atau jika ditotal dengan NPHD yang tadinya Rp30 miliar, totalnya yang disetujui Rp40 miliar untuk Pilkada Waropen," katanya.
Lebih lanjut Alex menjelaskan, bahwa permintaan penambahan anggaran sebesar Rp15 miliar itu terjadi setelah dilakukan pencermatan terkait edaran terbaru dari KPU RI soal pembatasan pemilih di tiap TPS menjadi maksimal 500 pemilih, sehingga terjadi penambahan TPS baru dan panitia di tingkat bawah.
"Sesuai aturan atau ketentuan itu awalnya pemilih di tiap TPS bisa 800 orang yang masih dimungkinkan, namun edaran terbaru dari KPU RI, saya lupa nomornya persisnya itu, bahwa dibatasi hingga 500 pemilih tiap TPS. Sehingga yang tadinya TPS hanya 118 yang tersebar di 12 distrik/kecamatan menjadi 140 TPS, ada penambahan 22 TPS dan panitianya," katanya.
Mantan Koordinator Divisi Data KPUD Waropen itu mengungkapkan dari NPHD sebesar RP30 miliar yang disepakati dan telah dibuat MoU bersama dengan Pemerintah Kabupaten Waropen, pencairannnya baru dua kali, yakni pada akhir 2019 sebesar Rp1 miliar dan pada bulan empat 2020 sebesar Rp5 miliar.
"Sehingga, total dana yang baru dicairkan itu baru sebesar RP6 miliar dari Rp30 miliar, sementara yang diajukan untuk penambahan belum juga cair, dengan alasan masih menunggu transferan dari pusat," katanya.
Terkait lambatnya pencairan dana hibah tersebut, Alex mewanti-wanti bahwa proses pentahapan ataupun pesta demokrasi yang dinantikan Warga Waropen berpotensi terjadi penundaan, mengingat waktu yang terus berjalan ditambah lagi dengan faktor geografis dan demografi wilayah tersebut yang punya tantangan tersendiri.
"Di Waropen itu, hanya empat distrik saja yang bisa diakses dengan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, sisanya harus pakai speed boat atau perahu dengan waktu tempuh yang berbeda-beda, belum lagi harus melakukan perekrutan panitia untuk penambahan TPS sebagaimana edaran KPU RI, termasuk kegiatan bimtek atau lainnya," katanya.
Alex mengaku bahwa persoalan ini sudah disampaikan kepada KPU Provinsi Papua dengan harapan bisa ada solusi. "Dalam waktu dekat ini, Komisioner KPU Provinsi Papua akan melakukan kunjungan kerja ke Waropen, guna melihat lebih dekat persoalan yang kami hadapi," katanya.
Disinggung soal honor atau gaji para staf ataupun komisioner hingga panitia tingkat bawah, Alex mengungkapkan untuk bulan Juli 2020 masih bisa ditalangi, namun pada bulan berikutnya masih menunggu pencairan dana hibah sesuai NPHD dan penambahan anggaran pilkada sebesar Rp15 miliar.
"Untuk, kami di Waropen untuk bulan berjalan ini kami punya finansial masih mencukupi, namun untuk bulan berikutnya lagi sudah tidak mencukupi, makanya tadi bisa dikatakan bisa menjadi potensi (penundaan) jika tidak ada respon positif dari pihak terkait," katanya.