Jayapura (ANTARA) - Warga di Jayapura diimbau untuk tidak terprovokasi dengan ajakan demonstrasi yang sengaja digaungkan pihak tertentu sehingga bisa membuat keharmonisan dan kerukukanan antarwarga menjadi terganggu dan berujung terjadi aksi anarkhis.
Demikian ajakan ini disampaikan oleh Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, di Jayapura, Papua, Jumat, menyusul ada selebaran pihak yang berseberangan dengan pemerintah untuk menggelar demonstrasi pada Sabtu pekan ini.
"Saya minta tidak turun jalan, demo bisa saja, jangan anarkhis, karena rakyat saya masih trauma dengan demo pada Agustus tahun lalu yang terjadi pembakaran, penjarahan, pengrusakan, yang merugikan banyak orang," katanya.
"Jangan sampai terjadi lagi, mohon perhatian dari Bapak Kapolresta dan Dandim Jayapura, untuk antisipasi hal ini. Karena sampai sekarang kasus pelemparan pada Agustus tahun lalu belum ditangani secara baik. Bisa dilihat sejumlah bangunan seperti gereja, rumah penduduk, perhotelan, perkantoran, BUMN, kaca-kaca mereka belum diganti, butuh biaya yang besar," lanjutnya.
Ia mengaku sangat khawatir jika ajakan demonstrasi itu bisa berukung anarkhis dan terjadi pengrusakan dimana-mana seperti demonstrasi pada Agustus tahun lalu.
"Sebaiknya jangan turun jalan, pasti ada yang menyusup untuk bikin ricuh, hati-hati tentang ini pasti chaos. Mari kita jaga Jayapura sebagai rumah kita, honai kita, istana kita bersama, Jayapura sebagai kota studi, sebagai ibu kota provinsi, Jayapura sebagai wajahnya Papua bagi Indonesia. Saya tidak mau rusuh di kota ini lagi, mari kita jaga kota kita, jangan anarkis, Jayapura aman, Papua aman," kata Mano.
Sementara itu, Kepala Polresta Jayapura Kota, AKBP Gustav R Urbinas, meminta secara tegas agar sekelompok orang yang mengatas-namakan organisasi tertentu untuk tidak beraksi seperti yang ada pada selebaran yang telah disebarkan, mengingat polisi telah mengeluarkan surat menolak aksi itu digelar.
"Surat sudah kami terima dari mereka, dan kami pun sudah memberikan balasan dengan penolakan kepada kelompok itu untuk melakukan aksi terkait New York Agreement ilegal," katanya ketika dikonfirmasi terkait selebaran demo yang meresahkan warga Jayapura.
Apabila penolakan itu tidak dihindahkan, kata Urbinas, polisi akan mengambil tindakan tegas. "Kami harap surat itu diindahkan, kalau tidak ingin dibubarkan dan diamankan oleh pihak keamanan," katanya.
Ia pun meminta agar masyarakat di Jayapura untuk beraktivitas seperti biasanya tanpa ada rasa takut maupun terganggu, mengingat aksi itu tidak diijinkan. "Masyarakat tidak perlu resah, silahkan beraktivitas normal seperti biasanya, bahkan bagi masyarakat lainnya tidak perlu untuk bergabung apabila tidak ingin mendapatkan sanksi tegas," katanya.
Demikian ajakan ini disampaikan oleh Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, di Jayapura, Papua, Jumat, menyusul ada selebaran pihak yang berseberangan dengan pemerintah untuk menggelar demonstrasi pada Sabtu pekan ini.
"Saya minta tidak turun jalan, demo bisa saja, jangan anarkhis, karena rakyat saya masih trauma dengan demo pada Agustus tahun lalu yang terjadi pembakaran, penjarahan, pengrusakan, yang merugikan banyak orang," katanya.
"Jangan sampai terjadi lagi, mohon perhatian dari Bapak Kapolresta dan Dandim Jayapura, untuk antisipasi hal ini. Karena sampai sekarang kasus pelemparan pada Agustus tahun lalu belum ditangani secara baik. Bisa dilihat sejumlah bangunan seperti gereja, rumah penduduk, perhotelan, perkantoran, BUMN, kaca-kaca mereka belum diganti, butuh biaya yang besar," lanjutnya.
Ia mengaku sangat khawatir jika ajakan demonstrasi itu bisa berukung anarkhis dan terjadi pengrusakan dimana-mana seperti demonstrasi pada Agustus tahun lalu.
"Sebaiknya jangan turun jalan, pasti ada yang menyusup untuk bikin ricuh, hati-hati tentang ini pasti chaos. Mari kita jaga Jayapura sebagai rumah kita, honai kita, istana kita bersama, Jayapura sebagai kota studi, sebagai ibu kota provinsi, Jayapura sebagai wajahnya Papua bagi Indonesia. Saya tidak mau rusuh di kota ini lagi, mari kita jaga kota kita, jangan anarkis, Jayapura aman, Papua aman," kata Mano.
Sementara itu, Kepala Polresta Jayapura Kota, AKBP Gustav R Urbinas, meminta secara tegas agar sekelompok orang yang mengatas-namakan organisasi tertentu untuk tidak beraksi seperti yang ada pada selebaran yang telah disebarkan, mengingat polisi telah mengeluarkan surat menolak aksi itu digelar.
"Surat sudah kami terima dari mereka, dan kami pun sudah memberikan balasan dengan penolakan kepada kelompok itu untuk melakukan aksi terkait New York Agreement ilegal," katanya ketika dikonfirmasi terkait selebaran demo yang meresahkan warga Jayapura.
Apabila penolakan itu tidak dihindahkan, kata Urbinas, polisi akan mengambil tindakan tegas. "Kami harap surat itu diindahkan, kalau tidak ingin dibubarkan dan diamankan oleh pihak keamanan," katanya.
Ia pun meminta agar masyarakat di Jayapura untuk beraktivitas seperti biasanya tanpa ada rasa takut maupun terganggu, mengingat aksi itu tidak diijinkan. "Masyarakat tidak perlu resah, silahkan beraktivitas normal seperti biasanya, bahkan bagi masyarakat lainnya tidak perlu untuk bergabung apabila tidak ingin mendapatkan sanksi tegas," katanya.