Jayapura (ANTARA) - Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura Marinus Yaung menilai isu Papua sudah menjadi komoditas politik dan ekonomi Vanuatu.
"Akibatnya ketika Vanuatu menggunakan isu Papua untuk membangun panggung politiknya di komoditas internasional pada forum sidang umum PBB tahun 2020 ini, negara - negara anggota PBB tidak lagi menunjukan simpati dan dukungannya terhadap posisi Vanuatu dalam isu Papua," katanya di Jayapura, Papua, Rabu.
Menurut dia, Vanuatu gagal mendapatkan simpati dan dukungan dari negara-negara anggota PBB terhadap persepsi nasionalnya untuk isu Papua.
'Negara-negara Forum Pasifik Selatan juga terlihat lebih menginginkan kerja sama persahabatan yang lebih erat dengan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan pandemi global COVID-19, dibandingkan harus berkonfrontasi dengan Indonesia soal isu Papua yang disuarakan Vanuatu," katanya.
Kata dia, posisi Vanuatu dalam isu Papua di forum sidang majelis umum PBB tahun ini juga, tidak mendapatkan dukungan dan simpati dari negara-negara Asia, Carabian dan Pasific (ACP)
"Isu Papua dalam situasi pandemi global COVID-19 saat ini, bukan lagi isu regional pasifik yang laku di jual Vanuatu di panggung PBB," katanya.
Dilain pihak, kata dia, Marinus, Pemerintahan Jokowi dan lembaga terkait harus memenuhi tanggung jawab internasionalnya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM Papua yang mendapat perhatian dari komunitas Pasifik dan Dewan HAM PBB.
"Vanuatu tidak mendikte Indonesia soal penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua. Tapi Vanuatu mengingatkan Indonesia untuk memenuhi kewajiban internasional dalam pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan HAM orang Papua," katanya lagi.
"Akibatnya ketika Vanuatu menggunakan isu Papua untuk membangun panggung politiknya di komoditas internasional pada forum sidang umum PBB tahun 2020 ini, negara - negara anggota PBB tidak lagi menunjukan simpati dan dukungannya terhadap posisi Vanuatu dalam isu Papua," katanya di Jayapura, Papua, Rabu.
Menurut dia, Vanuatu gagal mendapatkan simpati dan dukungan dari negara-negara anggota PBB terhadap persepsi nasionalnya untuk isu Papua.
'Negara-negara Forum Pasifik Selatan juga terlihat lebih menginginkan kerja sama persahabatan yang lebih erat dengan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan pandemi global COVID-19, dibandingkan harus berkonfrontasi dengan Indonesia soal isu Papua yang disuarakan Vanuatu," katanya.
Kata dia, posisi Vanuatu dalam isu Papua di forum sidang majelis umum PBB tahun ini juga, tidak mendapatkan dukungan dan simpati dari negara-negara Asia, Carabian dan Pasific (ACP)
"Isu Papua dalam situasi pandemi global COVID-19 saat ini, bukan lagi isu regional pasifik yang laku di jual Vanuatu di panggung PBB," katanya.
Dilain pihak, kata dia, Marinus, Pemerintahan Jokowi dan lembaga terkait harus memenuhi tanggung jawab internasionalnya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM Papua yang mendapat perhatian dari komunitas Pasifik dan Dewan HAM PBB.
"Vanuatu tidak mendikte Indonesia soal penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua. Tapi Vanuatu mengingatkan Indonesia untuk memenuhi kewajiban internasional dalam pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan HAM orang Papua," katanya lagi.