Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penunjukan caretaker Bupati Kabupaten Yalimo untuk mendukung pelayanan pemerintahan di wilayah itu dapat berjalan lebih optimal.
Asisten 1 Sekda bidang pemerintahan Doren Wakerkwa melalui laman daerah Pemprov Papua di Jayapura, Sabtu mengharapkan, dengan adanya caretaker Bupati Yalimo diharapkan roda pemerintahan di kabupaten tersebut berjalan optimal pasca-pembakaran kantor dan kios di Distrik Elelim, akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi kepesertaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi-Jhon Wilil.
"Kendati demikian, pemerintah pastikan saat ini kondisi dan situasi di Kabupaten Yalimo sudah kondusif pasca-kerusuhan pada Selasa 29 Juli silam,"ujar Doren Wakerkwa.
Saat ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Yalimo Isak Yando, menurut Doren, kini menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati setempat guna mengisi kekosongan jabatan sementara.
"Intinya soal Yalimo, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah mengusulkan carateker bupati-nya. Dan hingga kini masih menunggu prosesnya dari Kementerian Dalam Negeri. Kita harap segera turun SK-nya paling lambat pekan depan,"harapnya.
Doren berharap Sekda Kabupaten Yalimo, selaku pelaksana harian bupati, dapat menjalankan tugas pemerintahan.
Dimana upaya menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif menjadi hal utama yang perlu dilakukan bersama pihak TNI/Polri.
Dilain pihak, lanjutnya, Plh Bupati melakukan upaya rekonsiliasi bersama pihak terkait, agar kerusuhan sebelumnya tak lagi terjadi.
Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi kepesertaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi-Jhon Wilil, massa membakar beberapa kantor dan kios di Distrik Elelim pada Selasa (29/6).
Sejumlah gedung pemerintah terbakar, diantaranya Kantor Bawaslu, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor BPMK, Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor DPRD, Kantor Gakkumdu, dan Bank Papua.
Akibat dari aksi pembakaran fasilitas gedung pemerintah dan bank di Kabupaten Yalimo diperkirakan mengalami kerugian materiil mencapai Rp324 miliar.
Asisten 1 Sekda bidang pemerintahan Doren Wakerkwa melalui laman daerah Pemprov Papua di Jayapura, Sabtu mengharapkan, dengan adanya caretaker Bupati Yalimo diharapkan roda pemerintahan di kabupaten tersebut berjalan optimal pasca-pembakaran kantor dan kios di Distrik Elelim, akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi kepesertaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi-Jhon Wilil.
"Kendati demikian, pemerintah pastikan saat ini kondisi dan situasi di Kabupaten Yalimo sudah kondusif pasca-kerusuhan pada Selasa 29 Juli silam,"ujar Doren Wakerkwa.
Saat ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Yalimo Isak Yando, menurut Doren, kini menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati setempat guna mengisi kekosongan jabatan sementara.
"Intinya soal Yalimo, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah mengusulkan carateker bupati-nya. Dan hingga kini masih menunggu prosesnya dari Kementerian Dalam Negeri. Kita harap segera turun SK-nya paling lambat pekan depan,"harapnya.
Doren berharap Sekda Kabupaten Yalimo, selaku pelaksana harian bupati, dapat menjalankan tugas pemerintahan.
Dimana upaya menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif menjadi hal utama yang perlu dilakukan bersama pihak TNI/Polri.
Dilain pihak, lanjutnya, Plh Bupati melakukan upaya rekonsiliasi bersama pihak terkait, agar kerusuhan sebelumnya tak lagi terjadi.
Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi kepesertaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi-Jhon Wilil, massa membakar beberapa kantor dan kios di Distrik Elelim pada Selasa (29/6).
Sejumlah gedung pemerintah terbakar, diantaranya Kantor Bawaslu, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor BPMK, Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor DPRD, Kantor Gakkumdu, dan Bank Papua.
Akibat dari aksi pembakaran fasilitas gedung pemerintah dan bank di Kabupaten Yalimo diperkirakan mengalami kerugian materiil mencapai Rp324 miliar.