Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meminta pelaksanaan vaksinasi di Papua Barat melibatkan tokoh agama setempat, untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau secara virtual pelaksanaan vaksinasi di 12 provinsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.
"Untuk Papua Barat agar betul-betul masyarakat semua diajak. Libatkan tokoh-tokoh agama sehingga memberi pemahaman langsung kepada penduduk," ujar Presiden Jokowi.
Presiden mengapresiasi kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah di Papua Barat bersama jajaran TNI/Polri dalam pelaksanaan vaksinasi. Namun Presiden berharap percepatan vaksinasi bisa terus dilakukan.
"Kerja sama antara pemerintah daerah dengan Polri, TNI dan jajaran Forkopimda lain, saya kira bagus. Tetapi kecepatan vaksinasi agar persentasenya bisa segera tercapai, harus segera dikejar," ujarnya.
Pada kesempatan itu Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing melaporkan kepada Presiden bahwa saat ini Provinsi Papua Barat dalam situasi aman dan kondusif.
Menurutnya, masyarakat yang dirawat akibat COVID-19 sebanyak 1.819 orang, di mana 1.647 di antaranya melakukan isolasi mandiri.
Dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada masyarakat Papua Barat yang meninggal karena varian Omicron, meskipun berdasarkan sampel yang diujicoba, varian tersebut sudah terdeteksi masuk ke Papua Barat.
Lebih jauh terkait perkembangan vaksinasi, Tornagogo menyampaikan pihaknya terus berjibaku melakukan vaksinasi kepada masyarakat Papua Barat dengan kondisi dan situasi masyarakat yang ada.
Dia mengatakan, jika berdasarkan data sensus penduduk Papua Barat tahun 2020 yang mencapai 1.134.068 jiwa, maka untuk menciptakan kekebalan komunal, vaksinasi COVID-19 harus disuntikkan kepada sedikitnya 70 persen penduduk yakni sekitar lebih dari 790.000 jiwa.
Hingga saat ini jika mengacu kepada data sensus penduduk Papua Barat tahun 2020 tersebut, pihaknya telah melaksanakan vaksinasi dosis 1 sebanyak 58,2 persen, dosis kedua sebanyak 38,5 persen dan dosis ketiga masih 1,7 persen.
Meskipun demikian Tornagogo melaporkan bahwa data sensus 2020 itu diperoleh dari Kartu Tanda Penduduk. Namun faktanya cukup banyak penduduk Papua Barat yang berada atau menetap di luar Papua Barat.
Sehingga pihaknya melakukan perhitungan data penduduk secara manual melibatkan Ketua RT, jajaran bhabinkamtibmas dan babinsa serta jajaran kapolres dan dandim. Hasil perhitungan manual menunjukkan penduduk Papua Barat yang ada di wilayah Papua Barat sebanyak 754.214 jiwa.
"Dan kalau mengacu pada 70 persen dari 754.000 itu, untuk menciptakan herd immunity kita harus menyuntikkan sebanyak 528.068 jiwa. Sehingga kalau kami sudah menyuntikkan 463.000 dosis pertama, berarti sebenarnya kami sudah menyuntikkan 87,8 persen. Dan untuk dosis kedua sebenarnya sudah 58,2 persen. Karena kita bicara data real," jelasnya.
Tornagogo mengatakan saat ini pihaknya telah mengajukan kepada Kementerian Kesehatan untuk menambah stok vaksin jenis Sinovac, untuk mempercepat vaksinasi 70 persen di akhir Februari atau pertengahan Maret 2022.
Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau secara virtual pelaksanaan vaksinasi di 12 provinsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.
"Untuk Papua Barat agar betul-betul masyarakat semua diajak. Libatkan tokoh-tokoh agama sehingga memberi pemahaman langsung kepada penduduk," ujar Presiden Jokowi.
Presiden mengapresiasi kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah di Papua Barat bersama jajaran TNI/Polri dalam pelaksanaan vaksinasi. Namun Presiden berharap percepatan vaksinasi bisa terus dilakukan.
"Kerja sama antara pemerintah daerah dengan Polri, TNI dan jajaran Forkopimda lain, saya kira bagus. Tetapi kecepatan vaksinasi agar persentasenya bisa segera tercapai, harus segera dikejar," ujarnya.
Pada kesempatan itu Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing melaporkan kepada Presiden bahwa saat ini Provinsi Papua Barat dalam situasi aman dan kondusif.
Menurutnya, masyarakat yang dirawat akibat COVID-19 sebanyak 1.819 orang, di mana 1.647 di antaranya melakukan isolasi mandiri.
Dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada masyarakat Papua Barat yang meninggal karena varian Omicron, meskipun berdasarkan sampel yang diujicoba, varian tersebut sudah terdeteksi masuk ke Papua Barat.
Lebih jauh terkait perkembangan vaksinasi, Tornagogo menyampaikan pihaknya terus berjibaku melakukan vaksinasi kepada masyarakat Papua Barat dengan kondisi dan situasi masyarakat yang ada.
Dia mengatakan, jika berdasarkan data sensus penduduk Papua Barat tahun 2020 yang mencapai 1.134.068 jiwa, maka untuk menciptakan kekebalan komunal, vaksinasi COVID-19 harus disuntikkan kepada sedikitnya 70 persen penduduk yakni sekitar lebih dari 790.000 jiwa.
Hingga saat ini jika mengacu kepada data sensus penduduk Papua Barat tahun 2020 tersebut, pihaknya telah melaksanakan vaksinasi dosis 1 sebanyak 58,2 persen, dosis kedua sebanyak 38,5 persen dan dosis ketiga masih 1,7 persen.
Meskipun demikian Tornagogo melaporkan bahwa data sensus 2020 itu diperoleh dari Kartu Tanda Penduduk. Namun faktanya cukup banyak penduduk Papua Barat yang berada atau menetap di luar Papua Barat.
Sehingga pihaknya melakukan perhitungan data penduduk secara manual melibatkan Ketua RT, jajaran bhabinkamtibmas dan babinsa serta jajaran kapolres dan dandim. Hasil perhitungan manual menunjukkan penduduk Papua Barat yang ada di wilayah Papua Barat sebanyak 754.214 jiwa.
"Dan kalau mengacu pada 70 persen dari 754.000 itu, untuk menciptakan herd immunity kita harus menyuntikkan sebanyak 528.068 jiwa. Sehingga kalau kami sudah menyuntikkan 463.000 dosis pertama, berarti sebenarnya kami sudah menyuntikkan 87,8 persen. Dan untuk dosis kedua sebenarnya sudah 58,2 persen. Karena kita bicara data real," jelasnya.
Tornagogo mengatakan saat ini pihaknya telah mengajukan kepada Kementerian Kesehatan untuk menambah stok vaksin jenis Sinovac, untuk mempercepat vaksinasi 70 persen di akhir Februari atau pertengahan Maret 2022.