Wamena (ANTARA) - Sebanyak 30.963 warga Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BLT BBM) dari pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Nikolas Itlay di Wamena, Selasa, mengatakan penyaluran BLT BBM dilakukan setelah penyaluran bantuan sembilan bahan pokok yang juga dari pemerintah.
"Kalau untuk BLT BBM sementara kami belum memastikan per orang itu berapa. Tetapi jumlah kuota sudah kami dapat," katanya.
Warga penerima tersebar di seluruh kampung atau desa yang tersebar di 40 distrik.
Dinas Sosial setempat sudah menyesuaikan data penerima dengan yang dipegang oleh manajemen Kantor Pos Indonesia (Posindo) Wamena.
Pemerintah menyeleksi nama-nama itu agar mereka yang menerima adalah masyarakat yang berhak, bukan pegawai negeri atau aparat TNI/Polri.
"Data itu kami akan stempel karena kalau data itu tidak dikawal, nanti bisa berubah namanya. Kalau tidak ada stempel dari dinas, berarti data itu ilegal," katanya.
Penyaluran untuk masyarakat di 36 distrik dilakukan secara kolektif sebab akses jarak ke kampung dan distrik ini sangat jauh.
Berbeda dengan penyaluran untuk empat distrik yaitu Wamena Kota, Hubikiak, Wesaput dan Wouma yang dilakukan atau diambil langsung di Kantor Posindo Wamena.
"Yang 36 distrik itu secara kolektif, jadi dibawa ke distrik, setelah itu masing-masing kepala desa kumpul, tempel nama warga penerima langsung dibayarkan," katanya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Nikolas Itlay di Wamena, Selasa, mengatakan penyaluran BLT BBM dilakukan setelah penyaluran bantuan sembilan bahan pokok yang juga dari pemerintah.
"Kalau untuk BLT BBM sementara kami belum memastikan per orang itu berapa. Tetapi jumlah kuota sudah kami dapat," katanya.
Warga penerima tersebar di seluruh kampung atau desa yang tersebar di 40 distrik.
Dinas Sosial setempat sudah menyesuaikan data penerima dengan yang dipegang oleh manajemen Kantor Pos Indonesia (Posindo) Wamena.
Pemerintah menyeleksi nama-nama itu agar mereka yang menerima adalah masyarakat yang berhak, bukan pegawai negeri atau aparat TNI/Polri.
"Data itu kami akan stempel karena kalau data itu tidak dikawal, nanti bisa berubah namanya. Kalau tidak ada stempel dari dinas, berarti data itu ilegal," katanya.
Penyaluran untuk masyarakat di 36 distrik dilakukan secara kolektif sebab akses jarak ke kampung dan distrik ini sangat jauh.
Berbeda dengan penyaluran untuk empat distrik yaitu Wamena Kota, Hubikiak, Wesaput dan Wouma yang dilakukan atau diambil langsung di Kantor Posindo Wamena.
"Yang 36 distrik itu secara kolektif, jadi dibawa ke distrik, setelah itu masing-masing kepala desa kumpul, tempel nama warga penerima langsung dibayarkan," katanya.