Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua merupakan daerah di pegunungan tengah Papua yang telah membiayai seluruh penduduk kurang mampu agar memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Wamena, Freda Yanne Imbiri di Wamena, Jumat mengatakan sudah ada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan pemerintah setempat.
"Kita sudah melakukan penandatangan perjanjian kerja sama Universal Head Coverage (UHC) dimana capaian dari Pemda Jayawijaya untuk peserta sudah mencapai 102 persen," katanya.
Dalam isi perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan November 2022 ini, disebutkan bahwa apabila ada warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maka dapat langsung didaftarkan JKN dan mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Dengan UHC Jayawijaya ini, siapa saja penduduk Jayawijaya yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Jayawijaya dan belum mempunyai JKN bisa ditambahkan pada saat datang ke BPJS atau melalui fasilitas kesehatan dimana yang bersangkutan mengakses," katanya.
Seluruh warga kurang mampu di Jayawijaya juga bisa dengan mudah mengakses 21 fasilitas kesehatan di sana secara gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah daerah.
"Dalam satu tahun, anggarannya Rp9,8 miliar sampai dengan Desember 2022," katanya.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengimbau warganya agar untuk datang berobat di rumah sakit apabila sakit, sebab pemerintah telah menanggung biaya pengobatan di pusat layanan kesehatan.
"Warga Jayawijaya yang belum mendaftar BPJS apabila ada pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas dan belum punya kartu BPJS bisa langsung mendaftar PJS dan akan langsung mendapatkan pelayanan," katanya.
Pemerintah memberikan kemudahan sebab beberapa warga tinggal di kawasan yang sulit atau jauh untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan. Bupati mengharapkan pihak BPJS tidak menyulitkan warganya mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
"Jangan sampai masyarakat kita jauh-jauh datang untuk dapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan namun karena belum mempunyai BPJS atau data di BPJS akhirnya dikembalikan. Ini yang kami siagakan data apabila masyarakat kita yang datang dari kampung atau distrik yang jauh bisa langsung mendaftar dan dapatkan layanan," katanya.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Wamena, Freda Yanne Imbiri di Wamena, Jumat mengatakan sudah ada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan pemerintah setempat.
"Kita sudah melakukan penandatangan perjanjian kerja sama Universal Head Coverage (UHC) dimana capaian dari Pemda Jayawijaya untuk peserta sudah mencapai 102 persen," katanya.
Dalam isi perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan November 2022 ini, disebutkan bahwa apabila ada warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maka dapat langsung didaftarkan JKN dan mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Dengan UHC Jayawijaya ini, siapa saja penduduk Jayawijaya yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Jayawijaya dan belum mempunyai JKN bisa ditambahkan pada saat datang ke BPJS atau melalui fasilitas kesehatan dimana yang bersangkutan mengakses," katanya.
Seluruh warga kurang mampu di Jayawijaya juga bisa dengan mudah mengakses 21 fasilitas kesehatan di sana secara gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah daerah.
"Dalam satu tahun, anggarannya Rp9,8 miliar sampai dengan Desember 2022," katanya.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengimbau warganya agar untuk datang berobat di rumah sakit apabila sakit, sebab pemerintah telah menanggung biaya pengobatan di pusat layanan kesehatan.
"Warga Jayawijaya yang belum mendaftar BPJS apabila ada pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas dan belum punya kartu BPJS bisa langsung mendaftar PJS dan akan langsung mendapatkan pelayanan," katanya.
Pemerintah memberikan kemudahan sebab beberapa warga tinggal di kawasan yang sulit atau jauh untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan. Bupati mengharapkan pihak BPJS tidak menyulitkan warganya mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
"Jangan sampai masyarakat kita jauh-jauh datang untuk dapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan namun karena belum mempunyai BPJS atau data di BPJS akhirnya dikembalikan. Ini yang kami siagakan data apabila masyarakat kita yang datang dari kampung atau distrik yang jauh bisa langsung mendaftar dan dapatkan layanan," katanya.