Jayapura (ANTARA) - Dewan Energi Nasional (DEN) menyebutkan bahwa Papua memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan terutama hydropower (tenaga air) untuk aliran listrik.
Anggota pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional Musri Mawaleda dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Sabtu, mengatakan salah satu wilayah di Papua yang memiliki potensi tenaga air ialah Mamberamo.
"Di wilayah Mamberamo itu berdasarkan hasil studi awal diketahui mempunyai potensi kelistrikan sekitar 23 ribu megawatt, sehingga bisa memasok separuh dari keseluruhan Papua termasuk Papua Nugini jika itu dikembangkan," katanya lagi.
Menurut Musri, ke depan jika potensi tersebut dapat berjalan baik, maka wilayah Mamberamo akan berkembang tidak hanya untuk industri energi saja tetapi juga terkait dengan pertanian, gas, dan sebagainya.
Pihaknya telah melakukan pertemuan dengan DPR Papua untuk mendorong percepatan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Papua pada Kamis (9/2).
Hal tersebut, kata dia pula, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa RUED Provinsi Papua harus mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), sehingga pembangunan pengelola energi beserta infrastruktur pendukung di Papua bisa terintegrasi secara nasional.
Dia menjelaskan penyusunan naskah akademik beserta draf RUED telah diselesaikan oleh pihak eksekutif dibantu akademisi dari Universitas Cenderawasih, Jayapura.
"Kami mendorong agar DPRP segera melakukan pembahasan dan penetapan Raperda RUED, mengingat saat ini 34 provinsi di Indonesia, 28 di antaranya telah selesai dan tinggal empat provinsi yang belum termasuk Papua, sehingga kami minta dapat diselesaikan secepatnya," ujarnya lagi.
Dia menambahkan materi muatan tentang RUED mengatur penawaran (supply) dan permintaan (demand) energi, sehingga dengan adanya Perda RUED tentu antara supply dan demand mulai dari energi listrik hingga energi primer bisa diatur dan dikendalikan.
Ia mengatakan misalnya energi listrik seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas dari sejumlah kasus yang terjadi di daerah termasuk di Papua adanya kelangkaan BBM dan gas yang akhirnya menimbulkan antrean di SPBU maupun depot yang akar persoalannya akibat tidak ada perencanaan yang baik antara supply dan demand.
"Padahal jika ada perencanaan yang baik tentu akan menjawab kebutuhan energi di daerah, mengingat selama ini permintaan energi kepada perusahaan mandatory hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan dari perusahaan mandatory yang datang di daerah," katanya pula.
Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mengatakan pada prinsipnya pihaknya siap menyelesaikan rancangan Perda tentang REUD sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2017 tentang Energi.
"Namun kami juga ingin mengetahui tujuan dan urgensi serta manfaat RUED yang berdampak langsung kepada Orang Asli Papua (OAP) maupun masyarakat Papua pada umumnya," katanya pula.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DEN sebut Papua memiliki potensi besar pengembangan energi terbarukan
Anggota pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional Musri Mawaleda dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Sabtu, mengatakan salah satu wilayah di Papua yang memiliki potensi tenaga air ialah Mamberamo.
"Di wilayah Mamberamo itu berdasarkan hasil studi awal diketahui mempunyai potensi kelistrikan sekitar 23 ribu megawatt, sehingga bisa memasok separuh dari keseluruhan Papua termasuk Papua Nugini jika itu dikembangkan," katanya lagi.
Menurut Musri, ke depan jika potensi tersebut dapat berjalan baik, maka wilayah Mamberamo akan berkembang tidak hanya untuk industri energi saja tetapi juga terkait dengan pertanian, gas, dan sebagainya.
Pihaknya telah melakukan pertemuan dengan DPR Papua untuk mendorong percepatan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Papua pada Kamis (9/2).
Hal tersebut, kata dia pula, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa RUED Provinsi Papua harus mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), sehingga pembangunan pengelola energi beserta infrastruktur pendukung di Papua bisa terintegrasi secara nasional.
Dia menjelaskan penyusunan naskah akademik beserta draf RUED telah diselesaikan oleh pihak eksekutif dibantu akademisi dari Universitas Cenderawasih, Jayapura.
"Kami mendorong agar DPRP segera melakukan pembahasan dan penetapan Raperda RUED, mengingat saat ini 34 provinsi di Indonesia, 28 di antaranya telah selesai dan tinggal empat provinsi yang belum termasuk Papua, sehingga kami minta dapat diselesaikan secepatnya," ujarnya lagi.
Dia menambahkan materi muatan tentang RUED mengatur penawaran (supply) dan permintaan (demand) energi, sehingga dengan adanya Perda RUED tentu antara supply dan demand mulai dari energi listrik hingga energi primer bisa diatur dan dikendalikan.
Ia mengatakan misalnya energi listrik seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas dari sejumlah kasus yang terjadi di daerah termasuk di Papua adanya kelangkaan BBM dan gas yang akhirnya menimbulkan antrean di SPBU maupun depot yang akar persoalannya akibat tidak ada perencanaan yang baik antara supply dan demand.
"Padahal jika ada perencanaan yang baik tentu akan menjawab kebutuhan energi di daerah, mengingat selama ini permintaan energi kepada perusahaan mandatory hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan dari perusahaan mandatory yang datang di daerah," katanya pula.
Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mengatakan pada prinsipnya pihaknya siap menyelesaikan rancangan Perda tentang REUD sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2017 tentang Energi.
"Namun kami juga ingin mengetahui tujuan dan urgensi serta manfaat RUED yang berdampak langsung kepada Orang Asli Papua (OAP) maupun masyarakat Papua pada umumnya," katanya pula.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DEN sebut Papua memiliki potensi besar pengembangan energi terbarukan