Jayapura (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Jayapura, Papua, Frans Pekey, meminta Dinas Kesehatan Kota Jayapura dapat menerjemahkan enam transformasi yang diinisiasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan secara nasional.
"Dinas Kesehatan Kota Jayapura harus bisa menyusun rencana pembangunan berwawasan kesehatan dimana komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan," katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Kamis.
Menurut Pekey, enam transformasi yang ditetapkan oleh Kemenkes RI dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan secara nasional baik di tingkat pusat dan daerah yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, dan transformasi sistem ketahanan kesehatan.
"Kemudian transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi layanan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan," ujarnya.
Dia menjelaskan ke enam transformasi tersebut telah diluncurkan oleh Kemenkes RI sehingga menjadi perhatian bersama di tingkat daerah, termasuk di Kota Jayapura.
"Sehingga kami berharap Dinas Kesehatan Kota Jayapura dapat menerjemahkan dengan memperhatikan dalam skala lokal dengan memperhatikan masalah prioritas yang terjadi di Kota Jayapura," katanya.
Dia menambahkan masalah prioritas kesehatan di Kota Jayapura, seperti upaya penurunan angka stunting yang cukup tinggi pada 2022 sebesar 10,71 persen, gizi buruk 1,35 persen,dan gizi kurang 5,40 persen.
"Tetapi juga beberapa penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC), HIV, kusta dan frambusia serta Infeksi Menular Seksual (IMS)," ujarnya.
Terkait itu pihaknya meminta Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk mempercepat pembangunan kesehatan sekaligus mendukung kebijakan Kemenkes RI tersebut.
Sekadar untuk diketahui Dinas Kesehatan Kota Jayapura telah melaksanakan rapat kerja di Jayapura pada 1 Maret 2023 guna mensosialisasikan enam pilar transformasi kesehatan yang telah diluncurkan Kemenkes RI.
"Dinas Kesehatan Kota Jayapura harus bisa menyusun rencana pembangunan berwawasan kesehatan dimana komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan," katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Kamis.
Menurut Pekey, enam transformasi yang ditetapkan oleh Kemenkes RI dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan secara nasional baik di tingkat pusat dan daerah yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, dan transformasi sistem ketahanan kesehatan.
"Kemudian transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi layanan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan," ujarnya.
Dia menjelaskan ke enam transformasi tersebut telah diluncurkan oleh Kemenkes RI sehingga menjadi perhatian bersama di tingkat daerah, termasuk di Kota Jayapura.
"Sehingga kami berharap Dinas Kesehatan Kota Jayapura dapat menerjemahkan dengan memperhatikan dalam skala lokal dengan memperhatikan masalah prioritas yang terjadi di Kota Jayapura," katanya.
Dia menambahkan masalah prioritas kesehatan di Kota Jayapura, seperti upaya penurunan angka stunting yang cukup tinggi pada 2022 sebesar 10,71 persen, gizi buruk 1,35 persen,dan gizi kurang 5,40 persen.
"Tetapi juga beberapa penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC), HIV, kusta dan frambusia serta Infeksi Menular Seksual (IMS)," ujarnya.
Terkait itu pihaknya meminta Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk mempercepat pembangunan kesehatan sekaligus mendukung kebijakan Kemenkes RI tersebut.
Sekadar untuk diketahui Dinas Kesehatan Kota Jayapura telah melaksanakan rapat kerja di Jayapura pada 1 Maret 2023 guna mensosialisasikan enam pilar transformasi kesehatan yang telah diluncurkan Kemenkes RI.