Jayapura (ANTARA) -
Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk minta lima pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 karena sampai pada triwulan ketiga tahun ini masih sangat rendah penggunaan dana di instansi tersebut.
Ribka Haluk dalam keterangan tertulis yang diterima di Jayapura, Senin, mengatakan lima OPD lingkup Pemprov Papua Tengah yang dinilai masih rendah serapan anggaran itu, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekitar 0,98 persen dan Dinas Tenaga Kerja 2,30 persen.
Selanjutnya, Dinas Perhubungan baru menyerap dana APBD tahun 2023 sekitar 4,25 persen, Dinas Koperasi 4,45 persen dan Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) 5,20 persen.
"Dinas PUPR menjadi kontribusi terbesar menghambat penyerapan anggaran tahun ini, padahal seharusnya sudah melebihi 0,98 persen. Jika pada triwulan ketiga ini tidak ada progres saya akan ganti semua pimpinannya, dan saya tidak main-main mulai hari ini akan cek langsung ke setiap OPD,” ujarnya.
Menurut dia, serapan dana APBD yang masih rendah itu merupakan gambaran atas kinerja lembaga tersebut, sehingga pihaknya berharap agar hal ini juga menjadi perhatian semua OPD.
"Jika sampai bulan depan tidak ada perubahan maka saya akan berkantor di setiap OPD dengan membawa tenaga ahli guna mencari solusi, sehingga kendala serapan anggaran bisa diatasi bersama,” katanya lagi.
Ribka mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memiliki tugas untuk melayani masyarakat, sehingga tidak boleh ada yang memakan gaji buta tanpa bekerja sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku..
"ASN bekerja bukan untuk penjabat gubernur, tapi bekerja lah untuk kurang lebih 1,3 juta masyarakat Papua Tengah. Saya tegaskan kembali bahwa hak atau gaji, termasuk tambahan penghasil pegawai (TPP) itu bersumber dari pajak rakyat, sehingga seharusnya program sudah jalan,” ujarnya lagi.
Dia menegaskan bahwa ada atau tidak ada pimpinan di kantor, seluruh staf dan bawahannya harus bekerja, dan ke depan pihaknya juga akan meminta laporan progres program di setiap OPD lingkup Pemprov Papua Tengah itu.
Ribka Haluk dalam keterangan tertulis yang diterima di Jayapura, Senin, mengatakan lima OPD lingkup Pemprov Papua Tengah yang dinilai masih rendah serapan anggaran itu, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekitar 0,98 persen dan Dinas Tenaga Kerja 2,30 persen.
Selanjutnya, Dinas Perhubungan baru menyerap dana APBD tahun 2023 sekitar 4,25 persen, Dinas Koperasi 4,45 persen dan Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) 5,20 persen.
"Dinas PUPR menjadi kontribusi terbesar menghambat penyerapan anggaran tahun ini, padahal seharusnya sudah melebihi 0,98 persen. Jika pada triwulan ketiga ini tidak ada progres saya akan ganti semua pimpinannya, dan saya tidak main-main mulai hari ini akan cek langsung ke setiap OPD,” ujarnya.
Menurut dia, serapan dana APBD yang masih rendah itu merupakan gambaran atas kinerja lembaga tersebut, sehingga pihaknya berharap agar hal ini juga menjadi perhatian semua OPD.
"Jika sampai bulan depan tidak ada perubahan maka saya akan berkantor di setiap OPD dengan membawa tenaga ahli guna mencari solusi, sehingga kendala serapan anggaran bisa diatasi bersama,” katanya lagi.
Ribka mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memiliki tugas untuk melayani masyarakat, sehingga tidak boleh ada yang memakan gaji buta tanpa bekerja sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku..
"ASN bekerja bukan untuk penjabat gubernur, tapi bekerja lah untuk kurang lebih 1,3 juta masyarakat Papua Tengah. Saya tegaskan kembali bahwa hak atau gaji, termasuk tambahan penghasil pegawai (TPP) itu bersumber dari pajak rakyat, sehingga seharusnya program sudah jalan,” ujarnya lagi.
Dia menegaskan bahwa ada atau tidak ada pimpinan di kantor, seluruh staf dan bawahannya harus bekerja, dan ke depan pihaknya juga akan meminta laporan progres program di setiap OPD lingkup Pemprov Papua Tengah itu.