Sentani (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Jayapura, Papua pada 2024 lebih mengarahkan program dan kegiatan untuk kesetaraan gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Miryam Y Soumilena di Sentani, Selasa, mengatakan program yang akan dikerjakan tahun ini mengarah ke kesetaraan gender dan KLA telah tertuang dalam Rencana Jangka Pendek Daerah (RJPD) 2023-2026 setempat.
“Mengapa kita terus mendorong kesetaraan gender dan KLA karena di Papua kondisinya sangat berbeda, karena status perempuan dianggap lebih rendah kedudukannya dibanding laki-kali,” katanya.
Menurut Miryam, kesetaraan gender harus terus didorong sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat di 139 kampung dan lima kelurahan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.
“Biasanya di tengah masyarakat kita masih menganggap perempuan itu tugasnya hanya di dapur, makanya tidak diberikan kesempatan sekolah tinggi-tinggi,” ujarnya.
Selain itu, katanya, anak-anak juga masih kerap mendapat perlakuan diskriminasi atau kekerasan sehingga sosialisasi dan pendampingan masih terus dilakukan.
“Kelihatannya sepele, namun anak-anak kita sering sekali dipukul dan ini dapat mengganggu psikologi mereka hingga dewasa,” katanya.
Tahun ini, pihaknya telah mendampingi dua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi untungnya kasus kekerasan tersebut tidak sampai ke ranah hukum.
“Selain mendampingi kita juga memberikan pemahaman kepada orang tua dan suami untuk jangan lagi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, berilah kesempatan kepada istrimu untuk berusaha meningkatkan ekonomi berbagai berbagai potensi yang ada di sekitar,” ujarnya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura tahun ini akan menggelar pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi pelaku usaha di 139 kampung dan lima kelurahan dengan alokasi anggaran yang diberikan tahun ini sebesar Rp5,4 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Miryam Y Soumilena di Sentani, Selasa, mengatakan program yang akan dikerjakan tahun ini mengarah ke kesetaraan gender dan KLA telah tertuang dalam Rencana Jangka Pendek Daerah (RJPD) 2023-2026 setempat.
“Mengapa kita terus mendorong kesetaraan gender dan KLA karena di Papua kondisinya sangat berbeda, karena status perempuan dianggap lebih rendah kedudukannya dibanding laki-kali,” katanya.
Menurut Miryam, kesetaraan gender harus terus didorong sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat di 139 kampung dan lima kelurahan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.
“Biasanya di tengah masyarakat kita masih menganggap perempuan itu tugasnya hanya di dapur, makanya tidak diberikan kesempatan sekolah tinggi-tinggi,” ujarnya.
Selain itu, katanya, anak-anak juga masih kerap mendapat perlakuan diskriminasi atau kekerasan sehingga sosialisasi dan pendampingan masih terus dilakukan.
“Kelihatannya sepele, namun anak-anak kita sering sekali dipukul dan ini dapat mengganggu psikologi mereka hingga dewasa,” katanya.
Tahun ini, pihaknya telah mendampingi dua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi untungnya kasus kekerasan tersebut tidak sampai ke ranah hukum.
“Selain mendampingi kita juga memberikan pemahaman kepada orang tua dan suami untuk jangan lagi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, berilah kesempatan kepada istrimu untuk berusaha meningkatkan ekonomi berbagai berbagai potensi yang ada di sekitar,” ujarnya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura tahun ini akan menggelar pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi pelaku usaha di 139 kampung dan lima kelurahan dengan alokasi anggaran yang diberikan tahun ini sebesar Rp5,4 miliar.