Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua mengharapkan dana kampung 2024 digunakan untuk menangani kemiskinan ekstrem.
Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo di Sentani, Sabtu, mengatakan 139 kampung wajib mengalokasikan dana kampung untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
“Komponen kemiskinan ekstrem yakni makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial,” katanya.
Menurut Pj Bupati, Kabupaten Jayapura sebenarnya tidak termasuk kategori miskin ekstrem karena sumber makanan dan kesehatan masih dapat diperoleh baik dari alam maupun bantuan pemerintah.
“Untuk mencegah supaya masyarakat tidak terdampak kemiskinan ekstrem harus ada dukungan program maupun bantuan makanan tambahan, pembuatan sanitasi, air bersih di setiap kampung,” ujarnya.
Dia menjelaskan dengan adanya dana desa maupun dukungan dari alokasi dana otonomi khusus (Otsus) seharusnya tidak boleh ada stigma mengenai kemiskinan ekstrem.
“Kalau harga beras mahal di pasaran, masih ada makanan pokok yang dapat dikonsumsi seperti sagu, jagung dan umbi-umbian yang banyak tersedia di alam,” katanya.
Dia menambahkan, kepada masyarakat di 139 kampung supaya dapat menjaga kelestarian pohon sagu dan membudidayakan jagung dan umbi-umbian supaya dapat menggantikan makanan pokok.
“Bappeda harus tegas dalam laporan pertanggungjawaban, supaya ada intervensi mengenai program kemiskinan ekstrem harus dimasukkan setiap program pemerintah kampung,” ujarnya.
Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo di Sentani, Sabtu, mengatakan 139 kampung wajib mengalokasikan dana kampung untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
“Komponen kemiskinan ekstrem yakni makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial,” katanya.
Menurut Pj Bupati, Kabupaten Jayapura sebenarnya tidak termasuk kategori miskin ekstrem karena sumber makanan dan kesehatan masih dapat diperoleh baik dari alam maupun bantuan pemerintah.
“Untuk mencegah supaya masyarakat tidak terdampak kemiskinan ekstrem harus ada dukungan program maupun bantuan makanan tambahan, pembuatan sanitasi, air bersih di setiap kampung,” ujarnya.
Dia menjelaskan dengan adanya dana desa maupun dukungan dari alokasi dana otonomi khusus (Otsus) seharusnya tidak boleh ada stigma mengenai kemiskinan ekstrem.
“Kalau harga beras mahal di pasaran, masih ada makanan pokok yang dapat dikonsumsi seperti sagu, jagung dan umbi-umbian yang banyak tersedia di alam,” katanya.
Dia menambahkan, kepada masyarakat di 139 kampung supaya dapat menjaga kelestarian pohon sagu dan membudidayakan jagung dan umbi-umbian supaya dapat menggantikan makanan pokok.
“Bappeda harus tegas dalam laporan pertanggungjawaban, supaya ada intervensi mengenai program kemiskinan ekstrem harus dimasukkan setiap program pemerintah kampung,” ujarnya.