Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) bekerja sama dalam menciptakan harmonisasi sosial di daerah setempat, dengan melibatkan Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua dalam menghindari konflik sosial.
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Rabu, mengatakan harmonisasi sosial sangat diperlukan dalam menciptakan kesiapsiagaan bencana sosial dalam menjaga kerukunan di daerah ini.
“Pendampingan kesiapsiagaan bencana konflik sosial akan diawali di tiga distrik yakni Distrik Sentani, Sentani Timur, dan Ebungfauw,” katanya.
Menurutnya, kesiapsiagaan bencana konflik sosial yang dilandasi oleh kerukunan bertujuan untuk bertanggung jawab dalam mempromosikan pembangunan kerukunan.
“Hal ini akan berkontribusi dalam pencegahan konflik kekerasan dan penyelesaian konflik horisontal di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Dia menjelaskan kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana kontigensi konflik sosial di tiga distrik sehingga rencana besar ini diketahui masyarakat luas.
“Kami sangat berharap kesiapsiagaan bencana konflik sosial ini didukung semua pihak sehingga dalam menghadapi Pilkada 2024 Kabupaten Jayapura tetap aman dan kondusif,” katanya.
Dia menambahkan konflik sosial dapat dicegah dengan menjaga komunikasi yang baik antara suku, agama, dan ras, di Kabupaten Jayapura.
“Tokoh-tokoh agama, adat, pemuda, dan perempuan, harus saling menghargai dengan menjaga komunikasi sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Jayapura terus terpelihara dengan baik dan Pilkada 2024 berlangsung dengan aman dan baik,” ujarnya.
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Rabu, mengatakan harmonisasi sosial sangat diperlukan dalam menciptakan kesiapsiagaan bencana sosial dalam menjaga kerukunan di daerah ini.
“Pendampingan kesiapsiagaan bencana konflik sosial akan diawali di tiga distrik yakni Distrik Sentani, Sentani Timur, dan Ebungfauw,” katanya.
Menurutnya, kesiapsiagaan bencana konflik sosial yang dilandasi oleh kerukunan bertujuan untuk bertanggung jawab dalam mempromosikan pembangunan kerukunan.
“Hal ini akan berkontribusi dalam pencegahan konflik kekerasan dan penyelesaian konflik horisontal di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Dia menjelaskan kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana kontigensi konflik sosial di tiga distrik sehingga rencana besar ini diketahui masyarakat luas.
“Kami sangat berharap kesiapsiagaan bencana konflik sosial ini didukung semua pihak sehingga dalam menghadapi Pilkada 2024 Kabupaten Jayapura tetap aman dan kondusif,” katanya.
Dia menambahkan konflik sosial dapat dicegah dengan menjaga komunikasi yang baik antara suku, agama, dan ras, di Kabupaten Jayapura.
“Tokoh-tokoh agama, adat, pemuda, dan perempuan, harus saling menghargai dengan menjaga komunikasi sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Jayapura terus terpelihara dengan baik dan Pilkada 2024 berlangsung dengan aman dan baik,” ujarnya.