Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua melalukan kerja sama dalam meningkatkan penjaminan proyek di daerah setempat.
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Rabu mengatakan kerja sama dengan lembaga swasta maupun negeri dalam meningkatkan pembangunan daerah ini sangat diperlukan termasuk dengan PT Jamkrida Papua.
“Kita tahu PT Jamkrida bergerak di bidang jasa penjaminan kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Jayapura dan ini sangat diperlukan,” katanya.
Kerja sama ini harus diwujudnyatakan dengan penandatanganan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU).
“Kalau bisa kerja samanya bisa berlangsung secepatnya sehingga pada proyek pembangunan 2025 mereka sudah bisa menutupi atau cover proyek,” ujarnya.
Ia menjelaskan kehadiran pemerintah sebagai penyediaan pekerjaan (proyek) tetapi juga bertindak sebagai penolong bagi penguasa untuk memperoleh dukungan anggaran dalam setiap pekerjaan.
“Kami berharap kerja sama ini dapat membantu modal bagi para pengusaha khususnya orang asli Papua (OAP) dalam memperoleh anggaran anggaran untuk setiap pekerjaan yang diterima,” katanya.
Ia menambahkan pengusaha yang terbentuk masalah modal bisa terbantu setelah adanya kerja sama ini sehingga program dan kegiatan fisik dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) selesai tepat waktu.
“Tujuannya untuk program dan kegiatan dari setiap dinas yang berkaitan fisik bisa selesai tepat waktu dan penyerapan anggaran maksimal,” ujarnya.
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Rabu mengatakan kerja sama dengan lembaga swasta maupun negeri dalam meningkatkan pembangunan daerah ini sangat diperlukan termasuk dengan PT Jamkrida Papua.
“Kita tahu PT Jamkrida bergerak di bidang jasa penjaminan kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Jayapura dan ini sangat diperlukan,” katanya.
Kerja sama ini harus diwujudnyatakan dengan penandatanganan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU).
“Kalau bisa kerja samanya bisa berlangsung secepatnya sehingga pada proyek pembangunan 2025 mereka sudah bisa menutupi atau cover proyek,” ujarnya.
Ia menjelaskan kehadiran pemerintah sebagai penyediaan pekerjaan (proyek) tetapi juga bertindak sebagai penolong bagi penguasa untuk memperoleh dukungan anggaran dalam setiap pekerjaan.
“Kami berharap kerja sama ini dapat membantu modal bagi para pengusaha khususnya orang asli Papua (OAP) dalam memperoleh anggaran anggaran untuk setiap pekerjaan yang diterima,” katanya.
Ia menambahkan pengusaha yang terbentuk masalah modal bisa terbantu setelah adanya kerja sama ini sehingga program dan kegiatan fisik dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) selesai tepat waktu.
“Tujuannya untuk program dan kegiatan dari setiap dinas yang berkaitan fisik bisa selesai tepat waktu dan penyerapan anggaran maksimal,” ujarnya.