Bupati Mimika dukung putra Papua pimpin Freeport

Kamis, 18 Desember 2014 14:04 WIB

Bupati Mimika Eltinus Omaleng (Foto: Istimewa)

"Kami juga dukung kalau anak daerah bisa jadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, yang terpenting yang bersangkutan memiliki kemampuan dan pemahaman luas menyangkut Freeport,"kata Bupati Omaleng.

Timika (Antara Papua) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng mendukung penuh jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia dalam waktu dekat akan memberi kepercayaan kepada salah satu putra terbaik Papua memimpin perusahaan itu menggantikan Rozik B. Soetjipto.

"Kami juga mendukung kalau anak daerah bisa menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Yang terpenting yang bersangkutan memiliki kemampuan dan pemahaman luas menyangkut Freeport. Tidak bisa orang sembarangan duduk di posisi seperti itu," kata Bupati Omaleng kepada Antara di Timika, Papua, Rabu.

Untuk menjadi Presdir PT Freeport, menurut Bupati Omaleng, tidak mesti harus berasal dari Suku Amungme atau Kamoro, dua suku asli Kabupaten Mimika yang merupakan pemilik hak ulayat atas area konsesi pertambangan PT Freeport Indonesia.

"Idealnya harus anak Amungme atau Kamoro. Akan tetapi, warga Papua lain juga bisa. Yang penting dia sangat memahami tentang Freeport," ujar Bupati Omaleng.

Dalam beberapa hari ke depan, para pemegang saham PT Freeport Indonesia akan menggelar RUPS. Salah satu agenda utama dalam RUPS kali ini, yaitu memilih presdir baru PT Freeport Indonesia yang akan menggantikan Rozik B. Soetjipto yang telah menduduki jabatan itu sejak 2012.

Penyelenggaraan RUPS PT Freeport Indonesia kali ini berlangsung dalam kondisi perusahaan tambang tembaga dan emas itu mengalami guncangan akibat konflik internal antara manajemen dan serikat pekerja.

Bahkan, Komunitas Pekerja Papua SP-KEP SPSI Kabupaten Mimika telah mengajukan surat pemberitahuan mogok ke Disnakertrans Mimika dan pihak-pihak lainnya tentang rencana mogok kerja selama satu bulan terhitung mulai 20 Desember 2014--20 Januari 2015.

Tokoh masyarakat Suku Amungme Yopi Kilangin meminta para pemegang saham PT Freeport Indonesia memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk memimpin Freeport mengingat perusahaan itu sudah 48 tahun beroperasi di atas tanah adat Suku Amungme dan Kamoro.

Menurut Yopi, jika para pemegang saham PT Freeport Indonesia nantinya mempercayakan jabatan presdir kepada orang Papua, hal itu merupakan kado Natal terindah bagi rakyat Papua.

"Dua tahun lagi Freeport terhitung sudah 50 tahun beroperasi di tanah kami. Akan tetapi, kami masyarakat Amungme dan Kamoro tidak pernah merasakan arti apa-apa dari kehadiran Freeport di tempat kami meskipun dia mengklaim sudah mengeluarkan dana triliun rupiah untuk memperhatikan masyarakat Amungme dan Kamoro," tutur putra almarhum Moses Kilangin.

Moses Kilangin merupakan salah satu tokoh penting di balik peristiwa penandatanganan dokumen Januari Agreement 1974.

Januari Agreement 1974 merupakan sebagai momentum awal dimulainya kegiatan ekspor biji tembaga yang dihasilkan pertambangan Freeport di Tembagapura, Papua.

"Sudah saatnya sekarang orang Papua memimpin PT Freeport Indonesia di Tanah Papua. Ketika figur orang Papua duduk menjadi pemimpin tertinggi di PT Freeport Indonesia, hal itu memberikan nilai yang sangat tinggi untuk orang Papua. Tidak perlu terlalu banyak pertimbangan. Ini merupakan waktu yang tepat," kata Yopi, Ketua DPRD Kabupaten Mimika periode 2004--2009.

Menurut dia, saat ini PT Freeport Indonesia menghadapi berbagai macam persoalan, baik di lingkungan internal dengan pihak pekerja maupun eksternal dengan kelompok-kelompok masyarakat asli.

Dalam kondisi demikian, kata dia, Freeport membutuhkan sosok yang bisa meredam semua gejolak dan seribu satu macam persoalan yang terjadi di perusahaan itu.

Ia mengatakan bahwa warga Suku Amungme dan Kamoro sudah membuat kesepakatan adat untuk mendorong aspirasi tersebut agar diperjuangkan dalam RUPS PT Freeport yang akan berlangsung beberapa hari ke depan.

"Kami sudah ada kesepakatan secara adat untuk mendorong salah satu anak negeri yang terbaik untuk bisa masuk memimpin langsung PT Freeport Indonesia. Kalau pemimpin berwibawa, sudah tentu operasional perusahaan akan lancar. Demikian pula, hubungan dengan pemerintah maupun masyarakat adat tentu bisa terakomodasi secara baik," kata Yopi. (*)