Jayapura (Antara Papua) - Kepala Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzanna Wanggai mengatakan banyak "jalan tikus" yang digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelundupan narkoba jenis ganja atau transaksi ilegal.
"Sebagaimama kita ketahui dari batas utara, Kota Jayapura hingga selatan, di Kabupaten Merauke ini rentan sekali penyelundupan, ini memang yang sangat tinggi terjadi masuk lewat `jalan tikus` (jalan alternatif/tidak resmi, red) yang ada di Skouwpro dan Yabanda, Kabupaten Keerom," katanya di Kota Jayapura, Papua, Rabu.
Untuk itu, kata Wanggai, perlu sinergitas antara pemangku kepentingan untuk mengawasi dan menjaga daerah perbatasan RI-PNG dari wilayah Utara, Kota Jayapura hingga Selatan di Kabupaten Merauke.
"Nah hal inilah yang ke depan kita harus duduk bersama terkait pengawasan dan pembangunan di perbatasan, ini perlu ada untuk antisipasi masuknya barang-barang ilegal," katanya.
Mengenai keberhasilan aparat keamanan di perbatasan RI-PNG, yang selalu melakukan razia dan patroli hingga mendapatkan sejumlah barang-barang ilegal seperti ganja, minuman keras dan barang-barang lain yang hendak diselundupkan baik dari Kota Jayapura ke PNG dan sebaliknya, Wanggai memberikan apresiasi yang besar.
"Hal ini memang kami apresiasi kepada pihak Kodam XVII/Cenderawasih terutama Satgas Pamtas RI-PNG yang berhasil menjalankan tugas dan amanat negara di perbatasan," katanya.
Apalagi, kata dia, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab selalu mencoba mencari celah agar menyelundupkan sejumlah barang ilegal dari dan ke Kota Jayapura.
"Sekarang ini mereka (oknum tidak bertanggung jawab) juga sedang melihat tidak ada pos jaga, sehingga mereka bisa masuk atau lewati daerah yang tidak terjaga," katanya.
Namun, kata dia, tahun ini pihaknya bekerja sama dengan sejumlah daerah yang masuk wilayah perbatasan untuk membangun sejumlah pos dan melengkapi sarana-prasarana pendukung.
"Tahun ini kami dengan pihak Kabupaten Keerom dan Boven Digul bangun pos di wilayah perbatasan, ini dilakukan agar pengawasan lebih optimal agar barang-barang ilegal dan haram (narkoba, minuman keras) tidak masuk ke Papua," katanya. (*)
