
Keinginan Gubernur Papua hilangkan minuman beralkohol

Tidak ada cerita, mau itu hotel berbintang atau apa, intinya tidak boleh lagi ada minuman beralkohol di Papua.
"Nanti tidak ada lagi minuman beralkohol yang beredar di Papua," kata Gubernur Papua Lukas Enembe saat melihat ribuan botol minuman beralkohol hasil sitaan dalam razia tim gabungan di Jayapura, Jumat (8/4) petang.
Gubernur Papua periode 2013-2018 itu menegaskan bahwa wilayah kepemimpinannya akan bebas dari minuman beralkohol, yang diawali dengan langkah penyitaan dari distributor dan tempat hiburan.
Tim gabungan Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari Satpol PP, TNI dan Polri dan Satgas Papeda yang berjumlah 514 orang menyita sekitar 11 ribu botol minuman beralkohol dari gudang empat distributor di Kota Jayapura.
Nantinya, ribuan botol minuman beralkohol yang berhasil disita ini akan dimusnahkan di hadapan masyarakat di halaman Kantor Gubernur Papua.
Pada 29-31 Maret 2016 Pemerintah Provinsi Papua mengelar rapat kerja bupati/wali kota se-Papua di gedung Sasana Krida Kota Jayapura yang membahas sejumlah hal, diantaranya penggunaan dan peruntukan dana desa dan dana otsus.
Raker itu juga dihadiri dan dibuka oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kepala BIN Sutiyoso, yang sedang melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Papua.
Di sela-sela raker, dilakukan penandatanganan pakta integritas terkait pelarangan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) tingkat provinsi dan daerah.
Kesepakatan dalam pakta integritas itu yakni minuman beralkohol dilarang beredar di Papua.
Kesepakatan dalam pakta integritas itu menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minumal Berakohol, sebagai regulasi perubahan dari Perda Nomor 15 Tahun 2009.
Juga Instruksi Gubernur Papua Nomor 3/INSTR-GUB/Tahun 2016 tentang Pendataan Orang Asli Papua dan Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minumal Berakohol di Papua.
Pascapenandatanganan pakta integritas itu, aksi penertiban peredaran minuman beralkohol terjadi di mana-mana, bukan hanya di Kota Jayapura selaku ibukota Provinsi Papua, tetapi juga di kabupaten lainnya dalam wilayah Papua.
Minuman beralkohol yang terlihat langsung disita untuk selanjutnya dimusnahkan di hadapan publik.
Sementara para distributor diminta untuk menghentikan pemesanan stok minuman beralkohol, jika tidak ingin rugi.
"Kami masih memberikan waktu juga kepada para distributor untuk mengembalikan stok minuman beralkohol yang sedang dipesan sehingga tidak jadi dikirim ke Papua," ujar Lukas.
Gubernur Papua itu juga menginstruksikan peningkatan pengawasan masuknya minuman beralkohol baik di pelabuhan maupun di bandara.
Pengawasan akan lebih ditingkatkan terutama di pintu-pintu masuk ke Papua dengan menambah jumlah Satpol PP dan Satuan Tugas Papeda yang baru dibentuk.
Menurut gubernur, dampak minuman beralkohol sangat merugikan khususnya bagi rakyat Papua karena menjadi penyebab perkelahian dan kecelakaan hingga banyak yang meninggal dunia.
Selain itu minuman beralkohol juga memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan yang jadi korban anak dan perempuan sehingga diharapkan upaya penertiban tersebut mendapat dukungan dari semua pihak.
Berlaku di hotel
Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan pelarangan penjualan minuman beralkohol juga berlaku bagi hotel-hotel berbintang yang ada di wilayah Bumi Cenderawasih (sebutan bagi Provinsi Papua).
"Tidak ada cerita, mau itu hotel berbintang atau apa, intinya tidak boleh lagi ada minuman beralkohol di Papua," kata Lukas.
Ia pun mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia yang ingin berkunjung ke Bumi Cenderawasih agar tidak membawa minuman beralkohol.
"Penegasan ini dilakukan untuk menyelamatkan orang-orang Papua, pasalnya setiap tahun pasti ada orang Papua dan rumah tangga yang rusak akibat minuman beralkohol," ujarnya.
Kedepan, tim gabungan Pemprov papua akan melakukan razia minuman beralkohol secara berkelanjutan hingga diyakini Papua telah bebas minuman beralkohol.
"Kami akan siapkan orang untuk menjaga pintu masuk dan keluar, siapapun yang datang, semua barang bawaan akan diperiksa, baik itu kartu tanda penduduk maupun lainnya," katanya.
Dia juga menyayangkan adanya minuman beralkohol yang sudah kedaluwarsa.
"Bayangkan jika orang Papua minum minuman ini, pasti mati, dan itu tidak sedikit pasti banyak, lama-lama orang Papua bisa habis," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Namun, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menyesalkan aksi tim gabungan Pemprov Papua yang merazia tempat penyimpanan minuman beralkohol tanpa koordinasi atau menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah Kota Jayapura.
"Seharusnya Pemprov Papua memberitahukan tentang rencana tersebut termasuk ke Wali Kota selaku kepala daerah, namun hal itu tidak dilakukan," kata Benhur.
Bahkan, tambah Benhur, dalam melakukan aksinya tim gabungan Pemprov Papua masuk ke kamar-kamar pemilik rumah untuk menggeledah dan mencari minuman beralkohol.
Ia mengatakan, Pemkot Jayapura juga memiliki Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol, namun regulasi itu tidak langsung diterapkan melainkan disosialisasikan terlebih dahulu.
Kini tercatat empat distributor minuman beralkohol di Kota Jayapura dengan jumlah pajak yang disetorkan hanya Rp2 miliar.
"Pendapatan Pemkot Jayapura tidak semata-mata berasal dari pajak minuman beralkohol tetapi juga dari sektor lainnya," ujar Benhur.
Dia mengakui, pihaknya siap menerapkan penertiban perdagangan minuman beralkohol namun sebelumnya harus disosialisasi.
Bahkan pihaknya berencana memanggil dan bertemu para distributor serta pengecer untuk berdialog.
"Minuman beralkohol khususnya yang bermerk bukan penyebab utama berbagai tidak karena masyarakat lebih banyak minum yang racikan atau buatan sendiri," ujarnya.
Kota Jayapura merupakan kota terbuka sehingga tidak mungkin bebas dari minuman beralkohol, akan tetapi pengawasannya yang harus lebih diperketat terutama masyarakat yang ingin membeli dan mengkonsumsinya.
"Perlu peraturan yang mengatur usia berapa yang boleh membeli dan mengkonsumsi serta tempat penjualannya sehingga tidak semua tempat bisa menjualnya," tegas Benhur Tommy Mano.
Distributor minuman beralkohol di Kota Jayapura pun mengaku kecewa karena tidak diberi kesempatan mengembalikan stok minuman beralkohol itu ke pabrik.
"Kami tidak menolak jika harus menutup usaha minuman keras ini, namun harus ada batas waktu sehingga barang di gudang bisa dikembalikan ke pabrik dan uang modal kembali," kata Christian da Costa, salah satu distributor minuman beralkohol di Kota Jayapura.
Menurut Christian, setelah persediaan minuman beralkohol dikembalikan ke pabrik, meskipun modal tidak kembali utuh, namun masih ada anggaran untuk membuka usaha lainnya.
"Dengan kembalinya modal, minimal kami bisa menggaji karyawan atas kerjanya beberapa waktu belakangan ini dan mulai mempersiapkan usaha lainnya untuk menyambung hidup," ujarnya.
Dukungan berbagai pihak
Keinginan Gubernur Papua yang telah diawali dengan tindakan penyitaan stok minuman beralkohol untuk dimusnahkan itu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, yang berasal dari Papua.
Yohana mendukung pakta integritas pelarangan minuman beralkohol yang mulai digaungkan dalam raker bupati/wali kota se-Provinsi Papua itu.
"Oh iya sangat mendukung. Saya mendorong Bapak Gubernur Papua Lukas Enembe akan hal itu. Saya meyakinkan mereka," kata Yohana saat berada di Kota Jayapura.
Bahkan, menurut Menteri Yohana, ketika mengunjungi tempat yang satu ke tempat yang lain di Papua sering mengingatkan dampak bahaya dari minuman beralkohol, sehingga meminta kepada para pemangku kepentingan untuk menghentikan peredaran minuman beralkohol.
Apalagi, data yang masuk di Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak serta LSM nasional maupun luar negeri, mengemukakan bahwa kekerasan psikis itu ada di Tanah Papua.
"Yang biasanya saya kemana-mana sampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tanah Papua ini, salah satu pemicu adalah karena minuman beralkohol," katanya.
Berdasarkan asumsinya, pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak berasal dari pengaruh minuman beralkohol, sehingga hal ini perlu dikaji lebih dalam.
"Hal ini masih dikaji di Kabupaten Mimika dan ada beberapa kajian lainnya, dan salah satunya adalah hubungan antara minuman beralkohol dengan KDRT itu, dengan harapan ada bukti supaya saat berbicara ada dasarnya," katanya.
Bukan itu saja dampak dari bahaya minuman beralkohol, menurut Menteri Yohana, setelah perempuan mengalami tindak kekerasan, anak-anak mengalami penelantaran.
Hal lainnya, narkoba merambah generasi muda di Papua, bahkan kalangan anak-anak usia sekolah menghirup bau lem aibon.
"Hal ini juga harus diperhatikan, anak-anak ini harus dipersiapkan juga, karena merekalah yang akan melanjutkan pendidikan di tanah Papua," ujar Yohana.
Dukungan pemberantasan peredaran minuman beralkohol di Papua juga datang dari Anggota DPR asal Papua yakni Komarudin Watubun, Komisi II DPR.
Komarudin mengapresiasi pelarangan minuman beralkohol yang digaungkan oleh Gubernur Lukas Enembe dan jajarannya melalui penandatanganan pakta integritas.
"Saya apresiasi dan dukung pakta integritas pelarangan minuman beralkohol," ujarnya.
Menurut dia, semua pihak pasti sepakat bahwa sejumlah kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminal di Bumi Cenderawasih lebih banyak disebabkan karena pengaruh minuman beralkohol.
"Saya tidak tahu data pasti berapa yang celaka karena minuman beralkohol atau berbuat tindak kriminal karena hal itu, tetapi yang pasti kerap kali diberitakan hal itu terjadi," kata mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu.
Wakil Ketua III DPRP Yanni juga mendukung langkah Gubernur Papua Lukas Enembe itu.
Legislator Partai Gerindra itu mendukung larangan penjualan minuman beralkohol karena dianggap telah merusak generasi muda Papua.
"Mungkin bagi para penjual yang mendengar komentar ini, dari sisi bisnisnya dia keberatan atau tidak setuju, tapi untuk sekarang ini dan ke depan, yang lebih baik adalah Papua tanpa alkohol," ujar Yanni.
Menurut dia, mengalirnya dukungan terhadap larangan minuman beralkohol di Papua merupakan hal positif yang patut didukung semua pihak.
"Sebenarnya dari dulu mengalir dukungan larangan minuman beralkohol itu tidak henti dari berbagai komponen," kata Yanni yang telah menjadi anggota DPRD selama tiga periode.
Yanni pun memandang bahwa keberadaan minuman beralkohol di Papua lebih banyak menimbulkan kerugian dibanding dengan pendapatan yang diterima oleh daerah meski hal tersebut sering dikatakan sebagai salah satu penunjang dunia pariwisata.
"Kita tidak boleh gegabah, karena banyak juga akibatnya jatuh korban, bukan dari minuman yang resmi dari pabrik, tapi berasal dari minuman oplosan dan itu lebih mematikan lagi," kata dia.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Max Olua juga memberikan dukungan serupa.
Bahkan, ia menyatakan siap mengawal peraturan daerah (perda) dan instruksi gubernur tentang pelarangan minuman beralkohol.
"Kami berikan apresiasi dan mendukung penuh sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang mulai menggaungkan pelarangan minuman beralkohol, pemuda siap kawal hal ini," kata Max.
Dengan adanya Perda Pelarangan Minuman Beralkohol, pakta integritas dan Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2016, sudah seharusnya semua pihak yang berkepentingan di Papua, termasuk para pemasok dan penjual minuman beralkohol, tunduk dan menyetujui apa yang menjadi kesepakatan bersama oleh pemerintah daerah.
"Apa yang dilakukan oleh gubernur demi penyelematan generasi muda Papua ke depan," katanya. (Tim Antara Papua)
Pewarta : Pewarta: Anwar Maga
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
