Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengakui permasalahan batas wilayah antarkabupaten/kota di Bumi Cenderawasih menjadi salah satu problem yang sulit untuk diselesaikan.
Kepala Biro Tata Pemerintah Setda Provinsi Papua Sendius Wonda, di Jayapura, Minggu, mengatakan secara nasional masalah batas wilayah sering menjadi polemik yang berkepanjangan.
"Hal ini dampak dari pemekaran dan kepentingan untuk mendapat dana lebih besar," katanya.
Sendius menjelaskan untuk menyelesaikan masalah batas wilayah, tidak bisa hanya mengharapkan gubernur, mengingat masalah ini ada di kabupaten/kota.
"Dana Alokasi Umum (DAU) yang digelontorkan ke daerah tergantung besaran luas wilayah, menjadi menjadi salah satu penyebab masalah batas sulit untuk diselesaikan," ujarnya.
Dia menuturkan padahal DAU yang digelontorkan ke daerah tergantung dari besaran luas wilayah, jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi dan indeks kemiskinan relatif.
"Contohnya, masalah batas wilayah antara Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom yang mana awalnya pemerintah sudah anggap selesai, namun ternyata sampai hari ini masih saja timbul masalah," katanya lagi.
Dia menambahkan padahal batas daerah yang tidak jelas akan memicu konflik di wilayah perbatasan dan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. (*)
