Merauke (Antara Papua) - Dubes Uni Eropa Vincent Guerend mengagendakan pemantauan perkembangan pendidikan jenjang SMP dan SMA Satu Atap (Satap) Terintegritas di Wasur, Kampung Wasur, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang dijadwalkan 15 Juni 2016.
Kepala SMP - SMA Satap Wasur, Sergius Womsiwor, di Merauke, Selasa, membenarkan rencana kunjungan Dubes Uni Eropa ke sekolahnya yang mayoritas siswa-siswinya merupakan kaum pribumi.
"Iya betul, namun acara lengkapnya saya belum tahu," kata Sergius.
Kunjungan itu, menurut dia, untuk melihat standar pelayanan pendidikan bagi masyarakat pribumi, termasuk sistem pola asrama yang sudah berjalan selama ini.
"Dubes khusus mengunjungi SMP kami, termasuk di SD YPPK Zanegi karena mereka jadi donatur, menyumbang dana untuk membantu dunia pendidikan," ujarnya.
SMP Satap Wasur dan SD YPPK Zanegi, kata Sergius, nantinya dijadikan sampel pelayanan pendidikan bagi masyarakat asli Papua.
Tujuan dari kegiatan itu adalah untuk meningkatkan kepedulian
masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi yang
akan datang.
Kedutaan Besar Uni Eropa bersama
"Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for
Emission Development strategies (ParciMon)" menjadikan Kampung Zanegi,
Kabupaten Merauke, Papua, sebagai percontohan untuk menurunkan emisi
karbon.
Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend di Jayapura, Senin (13/6) mengatakan,
Kampung Zanegi telah mendapatkan pelatihan tentang monitoring karbon,
penghitungan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis sebagai bagian
dari sistem evaluasi dan monitoring sumber daya alam yang dapat
memberikan dampak pada kehidupan masyarakat.
"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian
masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi yang
akan datang," katanya.
Menurut Vincent, kegiatan ini sangat bermanfaat karena masyarakat di
Kampung Zanegi dapat menyadari potensi sumber daya alam yang dimiliki
sehingga meningkatkan rasa kepedulian tinggi untuk menjaga SDA tersebut.
"Tidak hanya meningkatkan rasa kepedulian tinggi untuk menjaga
sumber daya alam tersebut, namun dapat melakukan upaya pencegahan
terhadap perubahan atau kerusakan yang berdampak pada kehidupan
masyarakat," ujarnya.
Dia menjelaskan, Pokja Teknis Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi
(TIPRE) Kabupaten Merauke mampu mengidentifikasi enam aksi mitigasi yang
berpotensi untuk menurunkan emisi dari sektor berbasis lahan selama
2016-2021 diperkirakan sebanyak 92,6 Mton CO2eq per tahun atau 20,21
persen dibandingkan dengan skenario-as-usual.
"Dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke dalam Pokja TIPRE
melalui enam aksi mitigasi telah diintegrasikan ke dalam perencanaan
pembangunan daerah jangka panjang (RPJMD) 2016-2021 sebagai penjabaran
dari visi misi bupati setempat," katanya lagi.
Dia menambahkan, Pokja TIPRE telah mengikuti serangkaian pelatihan
dengan menggunakan metode Land Use Planning for Mutiple Environmental
Services (LUMENS) yang telah dikembangkan oleh ICRAF.
"LUMENS ini memungkinkan tercapainya negosiasi antar pihak terkait
perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan yang dapat mendukung
peningkatan penghidupan masyarakat, namun juga turut menjaga dan
memulihkan jasa lingkungan," ujarnya. (*)
Berita Terkait
Pemkab Biak Numfor salurkan dana hibah pilkada KPU sebesar Rp16,4 miliar
Selasa, 23 April 2024 18:52
Trafik Internet di Wilayah Maluku dan Papua naik 8,55 persen
Selasa, 23 April 2024 18:26
Pemprov Papua: Harga bahan pokok di Kota Jayapura stabil
Selasa, 23 April 2024 16:51
DPKP Biak Numfor sediakan lahan satu hektare tanam cabai-sayuran
Selasa, 23 April 2024 13:35
Plt Sekda sebut Biak menjadi penyelenggara STC pada November 2024
Selasa, 23 April 2024 11:31
Pemkab Jayapura dorong masyarakat Kampung Abar kembangkan produk gerabah
Selasa, 23 April 2024 10:00
Bank Papua sebut UMKM muda memperkuat ekonomi lokal
Selasa, 23 April 2024 3:56
Rektor Uncen harap Rp3,35 triliun PTFI untuk kesejahteraan rakyat
Selasa, 23 April 2024 3:51