Logo Header Antaranews Papua

Pemprov Papua akan panggil Bupati Biak terkait demo

Selasa, 23 Agustus 2016 18:27 WIB
Image Print
Masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Kawasan Biak ketika menggelar aksi demo menolak pembangunan pangkalan militer, di Kantor Gubernur Papua, Selasa (23/8). (Foto: Antara Papua/Hendrina Dian Kandipi)
Pasalnya, kini Papua menjadi perhatian semua pihak dari berbagai kalangan dan elemen apalagi dari eskalasi politik baik nasional maupun internasional.

Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua rencananya akan memanggil Bupati Biak Numfor dan Supiori terkait dengan demo warga mengenai penolakan pembangunan pangkalan militer di Indonesia bagian timur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa, mengatakan pihaknya akan memanggil dua kepala daerah yang wilayahnya akan dibangun pangkalan militer beserta jajarannya untuk membahas hal ini.

"Pasalnya, kini Papua menjadi perhatian semua pihak dari berbagai kalangan dan elemen apalagi dari eskalasi politik baik nasional maupun internasional," katanya.

Menurut Hery, yang terpenting sekarang dengan adanya penolakan pembangunan pangkalan militer ini, masyarakat Biak Numfor dan Supiori tidak terpancing dan terprovokasi oleh orang-orang tak bertanggungjawab.

"Kedamaian dan keamanan yang diwariskan oleh leluhur harus dijaga serta dilestarikan oleh generasi muda, sehingga jangan sampai terprovokasi," ujarnya.

Sebelumnya, warga Biak Numfor yang tergabung dalam Forum Peduli Kawasa (Masyarakat) Biak menolak rencana pembangunan pangkalan militer di Indonesia timur karena tidak ada koordinasi dengan warga setempat.

Jhon Mandibo Ketua Forum Peduli Kawasa Biak, mengatakan bentuk penolakan ini diungkapkan dalam bentuk aksi demo damai ke Kantor Gubernur Papua.

"Dalam proses pembangunan ini pun tidak ada koordinasi antara pihak militer dengan masyarakat Biak selaku pemilik hak ulayat," katanya. (*)



Pewarta :
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026