Timika (Antara Papua) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng memastikan penetapan APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2017 berdasarkan peraturan kepala daerah, dan mengacu pada APBD Perubahan 2016.
"Dipastikan APBD 2017 kita (Mimika) sama dengan pagu anggaran perubahan 2016 yakni Rp2,9 triliun. Angka tersebut merupakan penetapan APBD Perubahan tahun 2016," kata Eltinus.
Ia mengatakan situasi DPRD Mimika yang telah disangkal keabsahannya oleh PTUN Jayapura, sehingga APBD 2017 tidak dapat dibahas dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
Sementara itu, saat ini tim anggaran Pemkab Mimika telah menyusun kebijakan umum APBD (KUA), serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Mimika sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Simon Mote mengatakan, tim anggaran sebelumnya akan menyiapkan materi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2017 dalam dua versi.
"Dua versi kita rencana akan siapkan yaitu versi peraturan kepala daerah, dan peraturan daerah," katanya.
Simon menjelaskan jika APBD ditetapkan menggunakan perda, maka tentu pagu APBD Mimika bisa naik hingga mencapai Rp4 triliun. Namun hal tersebut tidak mungkin pasalnya Bupati Mimika telah memastikan penetapan APBD Mimika tahun 2017 berdasarkan Perkada.
Tim anggaran Pemkab Mimika menargetkan materi RAPBD tahun 2017 akan selesai sebelum 30 Januari ini. (*)
Berita Terkait
Tim SAR Timika melanjutkan pencarian ABK Papua Jaya 2 jatuh ke laut
Kamis, 25 April 2024 13:48
Melihat upaya pemerintah meningkatkan ekonomi Nelayan di Papua
Kamis, 25 April 2024 13:46
Pemprov Papua sebut RTRW salah satu upaya lindungi hutan
Kamis, 25 April 2024 13:26
Polisi Jayapura gelar program pengentasan buta aksara
Kamis, 25 April 2024 12:28
Dinkes Biak Numfor tambah tiga distrik eliminasi malaria pada 2024
Kamis, 25 April 2024 12:26
Enam siswa SMA Jayapura ikuti lomba penulisan jurnalistik FLS2N
Kamis, 25 April 2024 10:19
Polda sebut situasi keamanan di Tanah Papua kondusif selepas putusan MK
Rabu, 24 April 2024 21:32
Lantamal X Jayapura awasi laut mencegah penyeludupan
Rabu, 24 April 2024 20:14