Jayapura (Antara Papua) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura Lidia Maria Mokay menegaskan bahwa penyelenggara tingkat bawah yang terindikasi ilegal seperti PPD, PPS dan KPPS akan diganti jika PSU dilaksanakan setelah ada kejelasan soal anggaran.
"Yang pasti itu ada PPD, PPS dan KPPS yang harus kami ganti dan ada banyak temuan setelah penyelenggaraan kemarin berlangsung dan banyak laporan yang masuk kepada kami," kata Lidia di Kota Jayapura, Papua, Minggu.
Ia mengatakan ketiga penyelenggara tingkat bawah yakni Panitia Pemilih Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPD) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sudah pasti diganti untuk menghindari persoalan PSU lagi kedepannya, yang bisa digugat oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati.
"Saya tegaskan sekali lagi, bahwa PPD, PPS dan KPPS yang bermasalah yang akan diganti, mereka yang bertugas di tingkat bawah akan disesuaikan dengan SK," katanya.
Sementara terkait PSU yang direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Jayapura bahwa ada 236 TPS yang bermasalah, Lidia meluruskan bahwa setelah dilakukan pengecekan secara teliti, PSU hanya akan dilakukan di 230 TPS yang tersebar di 17 distrik.
"Saya harus luruskan bahwa dari 236 TPS yang direkomendasikan itu, setelah kami amati dan cermati hanya di 230 TPS saja, karena misalnya di Kampung Waya itu hanya satu TPS tapi disitu di tulis 2 TPS, jadi kita dapat seperti itu dapat 230 TPS," katanya.
Mengenai wacana bahwa sebaiknya kandiat petahana Mathius Awaitauw lebih baik mengambil cuti saat PSU dilaksanakan, Lidia menjelaskan bahwa secara aturan hal itu belum ada.
"Saya pikir aturan itu (cuti) pada saat kampanye yah, itu secara aturan, seluruh Indonesia semua sama, kecuali kampanye jadi beliau harus cuti, tapi pada saat PSU ini nantinya seperti apa, saya tidak tahu kalau memang ada kebijakan dan aturan baru dan lain-lain. Itu terkait dengan mereka yang membuat aturan," katanya.
"Kami tidak punya kewenangan sampai ke sana, tapi saya pikir, kalau beliau harus mundur dan PSU, itu tidak mungkin, yang pasti beliau tetap menjabat, kan ini sudah berjalan, kan ini hanya mengulangi di TPS," katanya.
Namun, Lidia beharap agar PSU yang nantinya dilaksanakan dapat berjalan secara aman dan nyaman, jauh dari kepentingan sekelompok orang atau organisasi sehingga pilkada Kabupaten Jayapura tidak dilaksanakan PSU sampai berulang kali.
"Kami berharap tetap aman dan nyaman, tidak boleh terjadi seperti kemarin adanya kecurangan," katanya. (*)
Berita Terkait
BEI gelar webinar safari Ramadhan bersama masyarakat di Tanah Papua
Jumat, 29 Maret 2024 18:56
Dinas PUPR Jayapura usulkan bangun rusunawa para medis RS Ramela
Jumat, 29 Maret 2024 18:55
Pemprov Papua ajak petani beralih gunakan pupuk organik
Jumat, 29 Maret 2024 18:09
Dua kapal Pelni layani angkutan mudik Idul Fitri di Biak
Jumat, 29 Maret 2024 18:08
Yonif 122/TS bagi susu mineral anak-anak di Kampung Banda Keerom
Jumat, 29 Maret 2024 17:00
Pemkot Jayapura sebut 50 persen ASN sudah laporkan SPT Pajak
Jumat, 29 Maret 2024 15:37
Pemkot Jayapura prioritaskan empat program pembangunan 2025
Jumat, 29 Maret 2024 15:36
Pemkab harap Paskah mampu tingkatkan spiritual umat Kristiani Jayapura
Jumat, 29 Maret 2024 15:34