
Mahasiswa agendakan demo terkait tambang di Nifasi Nabire

Persoalan antara pemilik ulayat dan perusahaan tambang yang beroperasi di Kampung Nifasi ternyata melibatkan aparat negara yang seharusnya melindungi, menjaga dan mengayomi rakyat.
Jayapura (Antara Papua) - Sejumlah mahasiswa dan pemuda peduli Nifasi yang berada di Kota Jayapura, mengagendakan aksi demo di Mapolda Papua, Kantor Gubernur dan di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) guna menyuarakan ketidakadilan di Nifasi, Kabupaten Nabire.
Yansen Kareth, koordinator pemuda peduli Nifasi di Kota Jayapura, Papua, Rabu, mengatakan permasalahan di areal penambang Kampung Nifasi antara pemilik hak ulayat dengan perusahaan yang beroperasi di beberapa lokasi tersebut telah mengundang perhatian.
"Persoalan antara pemilik ulayat dan perusahaan tambang yang beroperasi di Kampung Nifasi ternyata melibatkan aparat negara yang seharusnya melindungi, menjaga dan mengayomi rakyat," kata Yansen yang didampingi Perwakilan Pemuda Papua Cristian Refasi, Ketua Forum Mahasiswa Peduli Nifasi Edwardo Rumatrai, Ketua Ampera Papua Stenly Salamahu Sayuri dam ketua BEM USTJ Nelius Wenda.
Menurut dia, masalah tersebut bahkan sudah disampaikan kepada Wakil Ketua I Komisi I DPR RI Hanafi Rais, karena ada keterlibatan oknum aparat negara berseragam hijau yang ikut serta mengintimidasi para milik ulayat.
"Ini benar-benar semakin runyam saja," katanya.
Yansen menjelaskan bahwa konflik di Nifasi sudah berlangsung cukup lama dan berbagai mediasi sudah dilakukan baik di tingkat aparat penegak hukuk korps berseragam coklat hingga melibatkan pemerintahan setempat.
Namun, diduga kuat perusahaan menggunakan oknum aparat yang membuat masyarakat tidak berdaya.
"Kami melihat bahwa ini masalah serius sebab masyarakat Suku Wate di Nifasi mendapat intimidasi oleh perusahaan yang menggunakan aparat keamanan sehingga kami meminta seluruh elemen masyarakat Papua ikut turun jalan pada besok hari. Ada pemilik negeri yang mempunyai tanah leluhur di Papua mendapat tekanan oleh aparat," katanya.
Aparat negara kata, dia seharusnya hadir untuk membantu dan mendampingi serta melindungi rakyat bukan melindungi pengusaha yang datang dan mencaplok lahan tanpa aturan yang disepakati kemudian melakukan intimidasi.
"PT KEL secara terang-terangan merugikan masyarakat setempat di Nifasi," kata Yansen.
Cristian Refasi mengatakan bahwa aparat negara berseragam loreng seharusnya menjaga kedaulatan bangsa dan negara, bukan menjadi musuh rakyat karena kepentingan pemodal yang belum tentu mengungtunkan masyarakat pemilik hak ulayat.
"TNI harusnya berada di tengah-tengah rakyat, tapi ini perbuatan oknum TNI," kata Christian.
Sementara, Nelius Wenda berharap pemangku kepentingan di Bumi Cenderawasih harus memperhatikan warga di Kampung Nifasi yang jauh dari pusat pemerintahan dan keramaian, sehingga berbagai dugaan tindak kekerasan berpeluang terjadi.
"Kami akan terus mengadvokasi persoalan ini sebab ada tanah leluhur masyarakat yang diganggu," katanya.
Sedangkan, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago John NR Gobay mengaku terus mengawal kasus Nifasi sejak awal dan telah melaporkan persoalan itu hingga ke Komnas HAM RI.
"Saya akan kawal hingga Presiden Jokowi tahu bahwa ada keterlibatan aparat negara membekengi perusahaan di Nifasi. Saya bisa memastikan bahwa kasus Nifasi ini melibatkan oknum TNI berpangkat Kolonel dan kami punya data serta videonya. Saya sedang berada di Jakarta dan hal ini telah kami sampaikan ke Komnas HAM dan akan kami teruskan ke meja Presiden," katanya.
Secara terpisah, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh PR membantah ada keterlibatan prajurit kodam dalam persoalan di Kampung Nifasi.
"Seperti yang disampaikan Pak Pangdam, bahwa tidak ada keterlibatan prajurit Kodam Cenderawasih atau yang bertugas, untuk membekingi perusahaan kecuali objek vital sebagaimana tertuang dalam undang-undang," katanya. (*)
Pewarta : Pewarta: Alfian Rumagit
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
