Jayapura (Antara Papua) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua berencana melakukan pemetaan potensi sektor objek penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2018, agar realisasinya bisa ditingkatkan.
"Kami dalam waktu dekat ingin memetakan dulu, kira-kira sektor usaha mana yang potensial untuk dibiayai KUR. Selama ini belum ada. Nanti kita akan bekerjasama dengan Pemda," ujar Kepala OJK Papua, Misran Pasaribu, di Jayapura, Senin.
Ia menjelaskan hingga kini penyaluran KUR di Papua tergolong rendah sehingga perlu dicarikan solusi agar realisasinya dapat ditingkatkan dan perekonomian mampu terdorong.
"Masalah di Papua agak unik, berbeda dengan daerah lainnya. Terutama masyarakat banyak yang belum tahu tentang KUR karena tingkat literasi di Papua rendah. Kemudian bidang usaha yang dibiayai KUR relatif kurang banyak," kata dia.
Namun ia juga mengakui bila secara nasional, penyaluran KUR masih jauh dari target karena hingga Oktober 2017 baru mencapai 75 persen dari target Rp100,6 triliun.
"Banyak masyarakat yang masih merasa KUR tapi masih minta agunan, mereka tahunya KUR tanpa agunan. Kemudian banyak yang belum terinformasi adanya KUR,"ujarnya lagi.
Misran juga memandang, pihak perbankan sangat berhati-hati menyalurkan KUR karena ini merupakan program pemerintah namun dana yang digunakan adalah milik mereka.
"Banyak dari kalangan perbankan penyaluran KUR ada resiko karena ini yang dipakai adalah dana bank, bukan pemerintah. Hanya pemerintah memberikan subsidi bunga kepada bank sehingga bunga KUR itu bisa kecil," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJP Papua, Sjarif Donofan Solaiman, menyebut sampai dengan triwulan III-2017, Pemerintah telah menyalurkan KUR kepada 6.183 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp267,66 miliar atau rata-rata Rp43,29 juta per debitur. (*)