Timika (Antaranews Papua) - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit meminta masyarakat melaporkan jika mengetahui ada oknum prajurit TNI di wilayahnya yang terlibat menjadi tim sukses calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2018.
"Kodam XVII/Cenderawasih akan bersikap netral atau tidak akan berpihak kepada salah satu calon. Kalau ada oknum prajurit yang tidak netral atau mendukung salah satu kandidat, tolong kami diberi tahu. Kami akan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan," kata Mayjen Supit di Timika, Rabu.
Pangdam menegaskan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara tegas mengatur bahwa seluruh prajurit TNI tidak boleh terlibat politik praktis.
Sehubungan dengan itu, katanya, masyarakat Papua yang akan menyambut perhelatan Pilgub-Wagub Papua maupun Pilbup-wabup pada tujuh kabupaten, tidak perlu meragukan netralitas TNI.
"Saya jamin itu. Saya sudah memerintahkan ke semua Kodim, Brigif, Batalyon yang ada di daerah untuk bersikap netral dan tidak mendukung salah satu pasangan calon, siapapun itu," jelas Pangdam Cenderawasih.
Tahun ini, selain Pemprov Papua, terdapat tujuh kabupaten di Provinsi Papua yang menyelenggarakan Pilkada Serentak.
Salah satu kabupaten yang ikut menggelar Pilkada Serentak yaitu Kabupaten Mimika.
Sehubungan dengan itu, Pangdam Cenderawasih memerintahkan seluruh prajurit TNI AD yang bertugas di Mimika agar membantu mengawal dan memberikan jaminan keamanan demi terciptanya Pilkada damai di wilayah itu.
Tanggung jawab menciptakan rasa aman dan damai itu, katanya, bukan semata-mata menjadi tugas aparat TNI dan Polri tetapi seluruh lapisan masyarakat Mimika.
"Kami harapkan peran aktif tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda untuk mengajak masyarakat Mimika agar seluruh proses Pilkada berjalan baik sesuai aturan. Masyarakat tidak boleh terprovokasi dengan hasutan-hasutan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang justru membuat situasi daerah menjadi tidak aman," kata Mayjen Supit.
Pangdam menambahkan bahwa semua proses demokrasi berkaitan dengan Pilkada Serentak di Papua terutama di Mimika harus berjalan sesuai koridor hukum agar tidak menimbulkan atau meninggalkan masalah di kemudian hari.
"Berdemokrasilah yang benar, yang tidak melanggar aturan," imbaunya.
Sejak pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon bupati-calon wakil bupati Mimika periode 2018-2023 pada 8 Januari 2018, terdapat enam pasangan calon perseorangan ditambah satu pasangan calon yang diusung oleh koalisi partai politik yang telah mendaftarkan diri ke Kantor KPU setempat.
Enam bakal pasangan cabup-cawabup Mimika dari jalur perseorangan yaitu Hans Magal-Abdul Muis (HAM), Philipus Wakerkwa-H Basri (Philbas), Robert Waropea-Albert Bolang (RnB), Petrus Yanwarin-Alpius Edoway (Petraled), Maria Kotorok-Yustus Way dan Wilhelmus Pigai-Athanasius Allo Rafra (Musa).
Sementara bakal paslon cabup-cawabup Mimika yang diusung oleh koalisi parpol yaitu pasangan Eltinus Omaleng (petahana)-Johannes Rettob (Omtob).
Pasangan Omaleng-Rettob diusung oleh sembilan parpol yaitu Golkar, PDI-Perjuangan, Hanura, PKPI, PBB, PKB, Demokrat, PAN dan Nasdem melalui Koalisi Mimika Bersatu. (*)
Pangdam Cenderawasih: laporkan oknum TNI terlibat tim sukses
Kodam XVII/Cenderawasih akan bersikap netral atau tidak akan berpihak kepada salah satu calon. Kalau ada oknum prajurit yang tidak netral atau mendukung salah satu kandidat, tolong kami diberi tahu. Kami akan memberikan sanksi tegas kepada yang bersa