Wamena (Antaranews Papua) - Sejumlah instansi penegak hukum seperti kepolisian, dan kejaksaan bersama unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, parpol dan tim sukses kandidat pilkada 2018 di Kabupaten Jayawijaya, Papua, mendekralasikan aksi tolak dan lawan politik uang.
Mereka juga mendeklarasikan gerakan anti politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), yang dicanangkan oleh panitia pengawasn pemilu (panwaslu) setempat.
Ketua Panwaslu Jayawijaya Freddy Wamo di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan politik SARA memiliki dampak negatif yang lebih besar dari politik uang namun keduanya perlu dicegah.
"Deklarasi ini dilaksanakan supaya memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait bahayanya politik uang dan lebih berbahaya politik SARA. Karena politik uang bisa kita tekan, tetapi kalau politik SARA, ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja sehingga politik SARA ini harus kita antisipasi dengan baik," katanya.
Politik SARA sudah sering terjadi, sehingga panwaslu setempat mengharapkan peserta yang menandatangani deklarasi menjadi agen penyebar informasi kepada masyarakat tentang dampak politik uang dan politisasi SARA agar perilaku buruk itu tidak meluas.
"Politik SARA sudah berjalan cukup lama, sehingga kami harapkan panwaslu distrik dan pengawas pemilu lapangan (PPL) agar jika ada informasi apapun yang mereka dapat dari lapangan langsung dilaporkan kepada kami, dan kami akan jadikan itu temuan untuk kami tindaklanjuti ke sentra Gakkumdu," katanya.
Menurut dia, panwaslu akan bekerja maksimal mengawasi pelaksanaan pilkada Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua 2018 serta Penilu 2019agar tidak disusupi praktik politik tidak sehat.
Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba mengatakan kepolisian akan menindak tegas segala aktivitas politik yang masuk pelanggaran tindak pidana.
"Berbagai pelanggaran misalnya tim sukses yang terlibat politik uang, atau dicurigai, diduga atau tertangkap tangan menggunakan politik uang maupun kegiatan bernuansa SARA, kita akan tindak tegas," katanya.
Yan Pieter mengatakan pihaknya akan mengawal semua tahapan pesta politik yang sedang dilakukan di sana. (*)
Penegak hukum Jayawijaya deklarasi lawan politik uang
Deklarasi ini dilaksanakan supaya memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait bahayanya politik uang dan lebih berbahaya politik SARA. Karena politik uang bisa kita tekan, tetapi kalau politik SARA, ini bisa terjadi di mana saja,........