Umat Katolik Papua gelar rakor kerawam

Jumat, 16 Februari 2018 20:57 WIB

Sebagian peserta rakor foto bersama dengan salah satu narasumber dari Mabes Polri Kombes Pol Sri Suari MSi yng akan menyampaikan topik seminar tentang pencegahan korupsi di auditorium kampus Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua. (Foto: Dokumen Panitia Rakor Kerawam 2018.)

Digelar selama empat hari, sejak Kamis (14/2) hingga Minggu (18/2). Rakor ini mengambil tema `Harapan Hirarki Gereja Katolik Keuskupan Regio Papua bagi Kaum Awam yang bergiat di bidang kemasyarakatan dan sosial-politik di Papua

Jayapura (Antaranews Papua) - Umat Katolik keuskupan regio Papua yang terdiri dari lima wilayah hirarki yakni Keuskupan Agung Merauke, Jayapura, Sorong-Manokwari, Agats-Asmat dan Keuskupan Timika akan berkumpul bersama dalam rapat koordinasi (rakor) Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) 2018.

Ketua komisi kerawam keuskupan Jayapura Pastor Yulianus Bidau Mote, Pr di Kota Jayapura, Jumat, mengatakan rakor tersebut akan digelar di aula LPMP Kotaraja selama empat hari.

"Digelar selama empat hari, sejak Kamis (14/2) hingga Minggu (18/2). Rakor ini mengambil tema `Harapan Hirarki Gereja Katolik Keuskupan Regio Papua bagi Kaum Awam yang bergiat di bidang kemasyarakatan dan sosial-politik di Papua," katanya.

Kegiatan tersebut juga, kata Pastor Yulianus, dirangkaikan dengan seminar nasional umat Katolik Keuskupan Papua di Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) pada hari ini.

"Rencananya akan dibuka oleh Gubernur Papua Lukas Enembe atau yang mewakili," katanya.

Dalam seminar itu, lanjut Pastor Yulianus, sebanyak delapan nara sumber yang menjadi pembicara, yakni Kiki Syahnakri? akan mempresentasikan Dinamika Politik Nasional, lalu Mulyawan Margadana dan Putut Prabantoro akan membahas topik Kerasulan Politik Orang Katolik - Perspektif Nasional.

Kemudian, VitalisYumte dan Saul Wanimbo membahas topik Kerasulan Politik Orang Katolik - Perspektif Papua. Restu Hapsari membahas Etika Pelaku Politik - Perspektif Nasional, Latifa Anum Siregar membahas tentang Etika Politik dan Persoalan Politik Papua - Perspektif Papua serta Kombes Pol Sri Suari dalam bahasan Politik dan Korupsi - Perspektif Penegak Hukum.

"Umat Katolik berhak untuk bicara dalam masalah sosial ekonomi, sesuai dengan hati nurani manusia. Kewajiban sosial adalah kewajiban moral. Karena itu, gereja mengingatkan para anggota gereja agar tidak menarik diri dari tanggung jawab sosial itu," katanya.

Dalam Sinode Keuskupan Jayapura 2006 lalu, kata dia, bahkan disebutkan umat Katolik diminta untuk membangun dialog dan kerja sama dengan semua pihak dan membangun persekutuan yang khas Papua.

Lalu, pada bidang politik, kaum awam beriman Kristen mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk berpolitik praktis, tanpa mengatasnamakan gereja. Keterlibatan awam dalam dunia politik merupakan pemenuhan panggilan untuk peduli pada persoalan dan cita-cita hidup bermasyarakat dan berbangsa.

"Untuk itu, marilah kita berpolitik secara benar, bukan demi kekuasaan pada dirinya sendiri, melainkan demi merayakan kemanusiaan, terutama kelompok massa yang dimarginalisasikan oleh kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan dan diskriminasi,? katanya.

Dalam kegiatan ini, Gereja Katolik di Tanah Papua mengajak umatnya untuk menjadi sakramen yaitu tanda yang kelihatan dari rahmat yang tidak kelihatan bagi semua orang, tanpa membedakan asal-usul daerah, suku, agama, ras, golongan, partai politik, maupun? kelompok? pendukung para calon kepala daerah, calon presiden dan calon anggota legislatif manapun juga. (*)