
Satgas Pangan Merauke bahas pasokan beras medium dari Surabaya

Beras premium itu harganya di atas harga beras medium produksi petani Merauke. Hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap harga beras medium yang ada di Merauke karena beda jenis
Merauke (Antaranews Papua) - Satgas Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, menggelar pertemuan untuk membahas pasokan beras medium dalam jumlah banyak dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang oleh sebagian orang menganggap hal itu dapat memicu lonjakan harga di pasaran.
Rapat yang digelar di Aula Mapolres Merauke di Jalan Brawijaya Nomor 27 Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, pada Selasa (6/3) itu, juga dihadiri Komandan Kodim 1707/Merauke Letkol Inf Heri Krisdianto SE.
Hadir pula Kabulog Sub Divre Kabupaten Merauke Yudi, mitra resmi Disperindagkop Kabupaten Merauke UD Bintoro Jaya, dan Kasat Reskrim Polres Merauke AKP James serta Pasi Ter Kodim 1707/Merauke Kapten Czi Septian Herpriyono.
Satgas Pangan di Kabupaten Merauke terdiri dari pimpinan instansi teknis terkait yang ada kaitannya dengan pangan.
Pada momentum rapat tersebut, Kapolres Merauke AKBP Bahara Marpaung SH mengungkapkan bahwa rapat koordinasi Satgas Pangan Kabupaten Merauke itu digelar untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan dan ketersediaannya.
Salah satu isu penting yang dibahas yakni adanya laporan dari masyarakat mengenai beras yang didatangkan dari luar Merauke yaitu dari Surabaya dalam jumlah besar.
Agar tidak melahirkan multi tafsir, Budi selaku salah satu Kabid di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Merauke, menjelaskan bahwa beras yang didatangkan dari Surabaya merupakan beras jenis premium dan hal itu diketahui Disperindagkop Merauke.
"Beras premium itu harganya di atas harga beras medium produksi petani Merauke. Hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap harga beras medium yang ada di Merauke karena beda jenis," ujarnya.
Budi juga menegaskan bahwa bahan makanan pokok yang dijual oleh mitra/distributor resmi telah mendapatkan izin dari Disperindagkop setempat, sehingga tidak dikategorikan ilegal.
Jika masih ditemukan distributor lain yang memasukkan bahan makanan pokok dari luar Merauke tanpa izin maka dinyatakan ilegal.
"Sampai saat ini untuk wilayah Merauke belum ditemukan adanya kenaikan harga bahan makanan pokok yang signifikan dan ketersediaannya relatif mencukupi, sehingga Merauke masih berada pada batas aman dalam mendukung ketahanan pangan," ujarnya.
Sementara itu, Dandim 1707/Merauke Letkol Inf Heri Krisdianto menambahkan bahwa TNI sudah lama menjalin kerja sama dengan Kementan, dimana TNI khususnya Kodim 1707/Merauke turut membantu pemerintah dalam mensukseskan program ketahanan pangan mulai program upsus (upaya khusus) guna membantu para petani mulai dari penyiapan lahan, penanaman dan perawatan, hingga panen sampai padi masuk gudang Bulog.
"Maka dari itu untuk wilayah Kabupaten Merauke tidak perlu khawatir lagi dengan adanya kenaikan harga beras dan kekosongan stok beras," ujarnya. (*/adv)
Pewarta : Staf Pendam XVII/Cenderawasih
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
