Jayapura (Antaranews Papua) - Pengurus Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Papua menyatakan gangguan daring akibat terputusnya jaringan kabel optik bawah laut Telkom telah menghambat aktifitas perekonomian di Jayapura karena banyak kegiatan yang berkaitan dengan layanan internet.
Ketua Umum BPD Hipmi Papua, Dasril Sahari, di Jayapura, Rabu, mengatakan kini hampir seluruh aktifitas perekonomian terkait dengan layanan daring, sehingga saat kabel optik putus dan tidak ada pengganti yang memiliki kuota data yang sepadan, maka aktifitas sangat terganggu.
"Sekarang perkembangan teknologi informasi sangat pesat, apalagi saat ini semua kegiatan sudah berkaitan dengan internet, makanya dengan adanya kasus ini sangat menghambat investasi," ujarnya.
"Terutama teman-teman pengusaha yang aktifitas usahanya terkait dengan IT, seperti kontraktor untuk mengikuti lelang elektronik maupun hal-hal yang mungkin komunikasinya menggunakan layanan daring," sambungnya.
Ia pun meminta pihak Telkom untuk bisa mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut dan ke depan tidak lagi terulang.
"Kita minta kepada pihak terkait untuk segera memperbaiki jaringan yang rusak karena ini menyangkut dengan program pemerintah pusat untuk bagaimana memeratakan pembangunan ekonomi," kata Dasril.
Sebagai informasi, sejak 6 April 2018, kabel optik bawah laut milik Telkom putus di perairan Sarmi-Biak dan menyebabkan layanan daring di Jayapura dan sekitarnya terganggu.
Sementara untuk jaringan cadangan yang digunakan, yaitu Radio IP dan satelit, kuotanya tidak mencapai 2 GBps dan perusahaan provider lain yang ada di Jayapura belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti yang dimiliki Telkom grup. (*)