Angka kemiskinan Papua turun 27,62 persen

Biak (Antaranews Papua) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Simon Sapari menyebut angka kemiskinan di Provinsi Papua pada 2017 mengalami penurunan hingga 27,62 persen dibanding 2016 yang mencapai 28,17 persen.

"Saya harapkan angka kemiskinan di Papua turun setiap tahun dengan adanya berbagai kebijakan nawacita pemerintah untuk membangun dari pinggiran masyarakat kampung," kata Kepala BPS Papua Simon Sapari menjawab Antara usai membuka pelatihan petugas podes di Biak terkait angka kemiskinan di Provinsi Papua.

Ia mengatakan untuk mengejar ketertinggalan angka kemiskinan di daerah Papua pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur dasar masyarakat agar dapat setara dengan daerah lain.

Beberapa infrastruktur yang terus dibangun pemerintah antara lain jalan, jembatan, pelabuhan, bandara udara, listrik, air bersih serta perumahan.

"Adanya perhatian pemerintah melalui kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla diharapkan terus mengurangi angka kemiskinan masyarakat di tanah Papua," ujar Kepala BPS Simon Sapari.

Ia mengharapkan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah harus mampu mendorong setiap program yang langsung menyentuh kebutuhan asli orang Papua sehingga dapat berdampak mengurangi angka kemiskinan masyarakat di 29 kabupaten/kota Provinsi Papua.

Dari data angka kemiskinan pada 2013, lanjut Simon, sebesar 31,52 persen, dan 2014 sebesar 27,80 persen serta 2016 sebesar 27,62 persen.

"Dominan angka kemiskinan di Papua masih berada di kampung dan distrik/kecamatan sehingga membutuhkan perhatian serius pemkab/pemkot untuk menurunkan jumlah warga miskin," harap Kepala BPS Simon Sapari.

Sedangkan jumlah penduduk Papua, menurut Simon Sapari, sesuai data BPS Papua tahun 2017 sebanyak 3.285.202 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 3.332.526 jiwa.

Berdasarkan data Kepala Papua Simon Sapari membuka pelatihan petugas pendata potensi desa di Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pendataan yang berlangsung serentak mulai 2-31 Mei 2018 sebagai bahan untuk perencanaan dan pembangunan Nasional. (*)