Jayapura (Antaranews Papua) - Bawaslu Papua merekomendasikan perbaikan daftar pemilih tetap di 16 kabupaten dan kota yang hingga kini angka perbaikannya masih kosong atau nol.
Anggota Bawaslu Papua Ronald Manoach kepada Antara, Senin, mengatakan 16 kabupaten dan kota yang belum melakukan perbaikan DPT sesuai rekomendasi bawaslu yakni kabupaten dan kota Jayapura, Kepulauan Yapen, Waropen, Paniai, Dogiai, Intan Jaya, Mimika, Puncak, Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Yalimo, Pegunungan Bintang, Boven Digul, Mappi dan Kabupaten Asmat.
Sedangkan 11 kabupaten lainnya yang sudah melakukan perbaikan DPT yakni Kabupaten Merauke, Sarmi, Biak Numfor, Keerom, Supiori, Mamberamo Raya, Nabire, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Deiyai dan Kabupaten Paniai.
KPU Papua sebelumnya menetapkan DPT sebanyak 3.517.447 jiwa namun dengan dilakukannya perbaikan terutama pemilih ganda maka dipastinya jumlah DPT akan menurun.
Dari perbaikan jumlah pemilih yang dilakukan di 11 kabupaten tercatat jumlah pemilih berkurang menjadi 2.566.837 jiwa, kata Manoach melalui telepon selularnya seraya menambahkan, untuk sementara pengurangan jumlah DPT terbanyak di Kabupaten Nabire mencapai 4.952 jiwa, Lanny Jaya 3.749 jiwa.
Kemudian Kabupaten Sarmi 113 jiwa, Keerom 462 jiwa, Biak Numfor 268 jiwa, Supiori 193 jiwa, Mamberamo Raya 85 jiwa, Deiyai 196 jiwa dan Kabupaten Merauke sebanyak 668 jiwa, kata Manoach.
Mantan Ketua Panwas Kabupaten Jayapura mengatakan kini pihaknya berharap panwas aktif menyurati KPU di wilayahnya agar mendapatkan data soft copy berisi nama dan alamat pemilih sehingga dapat dilakukan pengecekan.
"Itu bertujuan agar tidak ada lagi pemilih yang nama nya ganda atau orang sudah meninggal masih terdata, apalagi mulai pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak lagi menggunakan surat keterangan melainkan e-KTP," kata Ronald Manoach. (*)
Berita Terkait
Nakes jaga 3.976 KPPS pada 568 TPS Kabupaten Jayapura sukseskan Pemilu
Sabtu, 10 Februari 2024 13:16
DPC PDIP Asmat syukuran kemenangan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019
Selasa, 18 Februari 2020 4:19
Inkompetensi hukum kepemiluan jadi celah partai suap komisioner KPU
Senin, 13 Januari 2020 7:52
PPS pemilu 2019 mengutus perwakilan ke DPRD tuntut pembayaran honor
Jumat, 11 Oktober 2019 17:26
Demokrat Papua akui elektabilitas menurun pada Pemilu 2019
Selasa, 10 September 2019 19:03
Pemkab Biak Numfor segera ajukan penerbitan SK 25 anggota DPRD terpilih
Jumat, 16 Agustus 2019 19:46
KPU Papua tetapkan caleg terpilih DPRP
Rabu, 14 Agustus 2019 21:27
Sidang Pileg -- Hari ini MK putus 55 perkara sengketa hasil pemilu legislatif
Jumat, 9 Agustus 2019 9:27