Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta formasi khusus dalam penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Rabu, mengatakan, pihaknya juga meminta penerimaan calon ASN ini dilaksanakan secara luar jaringan/luring (offline) dan bukan dalam jaringan/daring (online).
"Kemudian untuk hasil tes sesuai dengan peringkat dan kewenangan, di mana berada di pejabat pemerintah yang tertinggi yaitu gubernur, bupati dan wali kota yang lebih mengetahui kondisi daerah," katanya.
Menurut Hery, sementara untuk penerimaan dan pengangkatan tenaga honorer termasuk K2, akan mengikuti keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Dalam waktu dekat semua bupati dan wali kota akan diundang untuk melakukan pertemuan bersama Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin (24/9) di Jayapura agar dapat memberikan laporan sesuai dengan data dan ketentuan, sehingga jangan sampai ada penumpukan dengan menerima pegawai honorer yang banyak," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk pegawai honorer yang sudah ada data base bisa diakomodir dan pegawai honorer inilah yang akan diperjuangkan dalam formasi khusus yang didorong kepada pemerintah pusat.
"Untuk itu pemprov mengimbau kepada para bupati, wali kota dan juga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah daerah agar jangan menerima tenaga honorer lagi," katanya.
Sebelumnya, digelar rapat bersama antara Pemprov Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) usai aksi demo damai di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Dok II Jayapura yang dilakukan oleh para tenaga honorer yang tidak setuju dengan penerimaan calon ASN secara daring dan belum diangkat menjadi pegawai hingga kini.