Wamena (Antaranews Papua) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menerapkan sistem jemput bola ke beberapa distrik guna merekam data warga untuk kartu tanda penduduk elektronik.
Wakil Bupati Jayawijaya John Banua di Wamena, Kamis, mengatakan distrik-distrik yang menjadi sasaran jemput bola adalah yang minim akses transportasi.
Ia mengatakan dari kunjungan kerja ke beberapa distrik misalnya Bugi dan Distrik Wollo, banyak warga yang mengaku belum memiliki KTP elektronik.
"Ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP yang mengangkat tangan ketika saya tanya, sehingga kita tidak mau menunggu tetapi kita yang turun ke lapangan," katanya.
Dalam kunjungan ke distrik, ia sudah mengingatkan warga tentang pentingnya data identitas berupa KTP.
Melalui e-KTP, warga juga bisa terdata dalam daftar penerima bantuan beras sejahtera (rastra) yang diberikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
"E-KTP ini bukan hanya untuk kebutuhan politik seperti pemilu legislatif dan pemilu presdien, tetapi juga dalam pembagian Rastra. Sebenarnya yang tidak memiliki e-KTP tidak boleh menerima, tetapi selama ini pemkab memberikan kebijakan untuk membagi rata kepada masyarakat," katanya.
Wabup mengimbau 40 kepala distrik memfasilitasi atau mendata dan mengarahkan warga yang belum melakukan perekaman untuk datang ke kantor distrik, tempat dilakukan perekaman e-KTP.
Berita Terkait
BPBD imbau warga Mimika antisipasi kebakaran saat musim panas
Kamis, 28 Maret 2024 23:38
Pemkab Biak Numfor fasilitasi pengelolaan keuangan Dana Desa 257 kampung
Kamis, 28 Maret 2024 18:54
Dinkes Kota Jayapura tingkatkan kewaspadaan terhadap kasus DBD
Kamis, 28 Maret 2024 18:45
DLHK Kota Jayapura sebut timbulan sampah 241 ton setiap hari
Kamis, 28 Maret 2024 18:15
Pengobatan gratis OAP demi kualitas manusia lebih baik
Kamis, 28 Maret 2024 18:11
BRI Peduli bagikan paket Ramadhan ke santri dan sahabat pers di Biak
Kamis, 28 Maret 2024 17:30
Pemkot Jayapura komitmen memastikan kesehatan masyarakat
Kamis, 28 Maret 2024 16:46
Bank Indonesia gencar kendalikan inflasi di Papua Selatan
Kamis, 28 Maret 2024 16:46