Wamena (Antaranews Papua) - Aparat Kepolisian Resor Jayawijaya, Provinsi Papua, tengah menyelidiki dugaan pengalihan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin dan solar bersubsidi ke industri.
"Setelah melakukan penyelidikan atas laporan Bupati Jayawijaya tentang kuota BBM jenis bensin dan solar yang terkesan berkurang, ternyata ada indikasi kejahatan yang kami sedang telusuri lebih lanjut," kata Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis.
Ia mengatakan salah satu indikasi kejahatan itu merujuk pada hasil penyelidikan di beberapa tempat, yakni kuota BBM subsidi yang didistribukan ke Jayawijaya lebih sedikit dibandingkan BBM industri.
"Sedangkan yang masuk kepada industri ini cukup besar, sehingga sudah ada indikasi pelanggaran untuk kejahatan pengalihan BBM bersubsidi ke industri, dan kami akan seriusi hal ini untuk menindak secara tegas," katanya.
Polisi menduga pengalihan BBM bersubdisi ke industri itu karena ingin meraup untung berlibat ganda.
Yan Pieter juga mengatakan khusus di Jayawijaya belum ada keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang kuota BBM berdasarkan jumlah penduduk.
Hal itu memunculkan beragam asumsi, salah satunya yakni anggaran bahwa BBM bersubsidi sangat sedikit dibanding BBM industri.
"Kami berupaya mendeteksi (selidii) dari Pertamina dulu terkait kuotanya. Tetapi saya lihat di Jayawijaya belum ada transparansi kepada masyarakat tentang kuota BBM," katanya.
Ia memastikan sedang dilakukan pengumpulan data baik dari pertamina hingga APMS, termasuk jumlah pengangkutan dari Aviasi yang telah ditunjuk.
Sebelumnya, Manajemen PT Pertamina (persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua mengungkapkan pengalokasian BBM untuk Kabupaten Jayawijaya juga tergantung jumlah armada pesawat kargo yang digunakan untuk mengangkut BBM ke daerah itu.
Manager Fuel Retail Marketing Pertamina MOR VIII Fanda Chrismianto, menyatakan permintaan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya agar Pertamina meningkatkan kuota BBM ke wilayah tersebut tengah dikaji, namun hal tersebut sangat tergantung dari ketersediaan transportasi udara.
"Untuk permintaan itu kita tetap akan melihat kuota dan alokasi suatu tempat/wilayah, lalu pengangkutan (BBM) pakai pesawat jadi kita mempertimbangkan kemampuan angkutnya, jadi semua itu sedang di evaluasi," ujarnya.
Ia menjelaskan selama ini Pertamina mengirim BBM dari Jayapura ke Jayawijaya menggunakan pesawat kargo milik Trigana Air.
Menurut dia, Trigana memiliki dua pesawat kargo yang melayani rute tersebut. Dalam sekali pengangkutan, maksimal BBM yang bisa dikirim sekitar 60 kilo liter (kl).
"Kalau dalam satu bulan tidak ada perawatan (pesawat) atau libur pengiriman maksimal 1.800 kl, tetapi itu kan tidak mungkin, jadi maksimalnya mungkin sekitar 1.500 kl," katanya.
Fanda menambahkan, dalam pengangkutan yang dilakukan Trigana, masih ada material lain yang harus dibawa, terutama bahan pokok.
Oleh karena itu tidak mungkin seluruh porsi pengiriman hanya diberikan untuk BBM.
Namun, ia melihat adanya peluang bagi Pertamina melakukan pengiriman BBM ke Jayawijaya menggunakan moda transportasi darat karena proses pembukaan jalannya sudah dilakukan.
Hanya saja, jalan tersebut belum tentu sudah layak untuk dilalui mobil tangki BBM karena jarak yang ditempuh juga cukup jauh.
"Kalau jalan dari Jayapura-Jayawijaya sudah terbuka, bisa saja kita distribusikan BBM pakai jalan darat. Tentu dengan jalur tersebut kuota BBM yang dikirim akan lebih fleksibel dan pengirimannya lebih mudah meski membutuhkan waktu," kata Fanda.
Berita Terkait
Polda sebut situasi keamanan di Tanah Papua kondusif selepas putusan MK
Rabu, 24 April 2024 21:32
Lantamal X Jayapura awasi laut mencegah penyeludupan
Rabu, 24 April 2024 20:14
Prodi Agro Teknologi Musamus satu-satunya terakreditasi unggul di Papua
Rabu, 24 April 2024 17:22
Pemprov: 126 pokmaswas bantu awasi laut di Papua dari penggunaan peledak
Rabu, 24 April 2024 15:05
Pemprov Papua identifikasi potensi komoditas dorong ekspor
Rabu, 24 April 2024 15:04
SMKN 3 Jayapura teken MoU dengan dunia kerja dan industri
Rabu, 24 April 2024 13:48
OJK Papua sosialisasikan tindak pidana jasa keuangan ke penegak hukum
Rabu, 24 April 2024 13:46
Masyarakat adat Biak ikut merawat alam dengan tanam pohon damar
Rabu, 24 April 2024 12:47