Jambi (Antaranews Papua) - Presiden Joko Widodo menginginkan para Bintara Pembina Desa (Babinsa) dapat mencegah konflik di desa seluruh Indonesia.
"Tugas babinsa adalah agar jangan sampai ada konflik sekecil apapun di desa kita segera padamkan kalau ada api konflik jangan biarkan membesar," kata Presiden Joko Widodo di Jambi, Minggu.
Presiden menyampaikan hal itu dalam acara pengarahan kepada Babinsa Kodam II/Sriwijaya, Kodam Iskandar Muda, dan Kodam I/Bukit Barisan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balairung Pinang Masak Universitas Jambi, Kota Jambi.
"Hati-hati perbedaan-perbedaan itu harus terus kita sadarkan kepada masyarakat kita, ini negara besar, dan aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, kerukunan, persaudaraan antarsuku, antaragama, antardaerah, kekuatan kita ada di situ," tambah Presiden.
Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki total 260 juta masyarakat yang tinggal di 17 ribu pulau dan 714 suku serta 1.100 bahasa.
"Ajak masyarakat untuk membangun terus persatuan, jangan diberikan ruang terutama biasanya menjelang tahun politik rakyat kita mulai agak gesek-gesek baik untuk pemilihan bupati, walikota, gubernur atau presiden, diaduk-aduk oleh hal-hal yang bersifat politik, jangan sampai seperti itu," ungkap Presiden.
Presiden juga meminta agar babinsa memberikan kedewasaan kepada masyarakat, masyarakat sehingga matang dalam berpolitik.
"Memilih siapapun terserah, tapi jangan sampai di tahun-tahun politik begitu banyak fitnah, kabar bohong, hoaks di media sosial, jangan sampai perubahan itu membuat dampak tidak baik bagi kita," tegas Presiden.
Masuknya internet maupun akses terhadap media sosial menurut Presiden akan memasukkan budaya dan ideologi impor ke desa.
"Hal itu sebenarnya tidak bisa kita cegah karena semua orang bisa mengakses sekarang, ideologi apapun bisa masuk kita, ini yang harus disiapkan. Tentu saya juga mengapresiasi babinsa yang mengajar di suku Anak Dalam, ikut membangun rumah-rumah suku Anak Dalam, karena memang ada masyarakat yang masuk ke revolusi industri 4.0 tapi ada juga rakyat kita yang masih perlu kita dorong untuk bisa meloncat maju," jelas Presiden.
Dalam laporannya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa babinsa ikut membuat jembatan gantung, mengajar masyarakat di pedalaman dan hal-hal konkrit lain yang dilakukan di desa-desa.
Dalam pengarahan itu hadir 3.316 orang Babinsa dari wilayah Kodam II/Sriwijaya, Kodam Iskandar Muda, dan Kodam I/Bukit Barisan termasuk 15 bintara pembina pesisir dan 15 bintara pembina lanud, serta 259 perwira unsur pimpinan satuan di komando kewilayahan Kodam II/Sriwijaya.
Presiden pun menyampaikan kenaikan tunjangan operasional dan tunjangan kinerja bagi babinsa dengan besaran tunjangan operasional antara Rp900 ribu - 1,2 juta.
Sedangkan besaran kenaikan tunjangan kinerja rata-rata naik dari 51 persen menjadi 71 persen dan berlaku mulai Juli 2018 yang akan dicairkan pada 17 Desember 2018 untuk 6 bulan.
Sebagai gambaran, prajurit bintara menerima kenaikan rata-rata sebesar Rp1 juta per bulan, sehingga selain mendapatkan kenaikan satu bulan, bintara juga menerima rapelan sebesar Rp6 juta.
Selain Panglima TNI, hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis A.S dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan serta pejabat terkait lainnya.
Awasi dana desa
Presiden Jokowi juga berharap Babinsa di seluruh Indonesia dapat mengingatkan para kepala desa untuk menggunakan dana desa semaksimal mungkin untuk pembangunan desa.
"Saya titip, bahwa dana desa yang telah digelontorkan pemerintah dari tahun ke tahun semakin besar, pada 2015 Rp 20,7 triliun untuk 74.800 desa di tanah air dari Sabang-Merauke, dari Miangas-Pulau Rote, pada 2016 sebesar Rp47 triliun, pada 2017 sebanyak Rp60 triliun dan pada 2018 Rp60 triliun, total berarti sudah 187 triliun ke desa-desa," kata Presiden.
Presiden menyampaikan hal itu dalam acara pengarahan kepada Babinsa Kodam II/Sriwijaya, Kodam Iskandar Muda, dan Kodam I/Bukit Barisan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balairung Pinang Masak Universitas Jambi, Kota Jambi.
"Apa artinya? Ada ketimpangan desa dan kota, perputaran uang ada di Jakarta dan sekitarnya 60 persen, oleh karena itu dana desa ini kita harapkan meningkatkan perputaran uang di desa dan kecamatan, karena itu saya titip ke desa atau kepala desa agar pembelian-pembelian untuk kegiatan yang berkaitan dengan dana desa, itu beli produknya di desa setempat," ungkap Presiden.
Penggunaan dana desa bisa digunakan untuk membangun jalan kecil, jembatan, irigasi maupun proyek-proyek lain di desa.
"Tapi beli batunya di desa itu, kalau tidak ada beli di desa sebelah, beli pasir di desa itu atau desa sebelah dan paling jauh kecamatan, jangan (beli) ke luar jangan biarkan (uang) kembali ke Jakarta," tambah Presiden.
Dana desa tersebut, menurut Presiden sudah terbukti dapat menyejahterakan warga desa dengan ditunjukkannya penurunan angka kemiskinan di desa dari 13,47 persen pada 2017 menjadi 13,2 persen.
"Jadi sekali lagi jangan biarkan keluar (uang) dari desa tapi biarkan berputar terus di situ, misalkan membangun irigasi, gunakan pasir, batu, semen dari desa itu. Ada pak kades yang menyampaikan ke saya, Pak Presiden harga semen terpaut Rp5000 ya tidak apa-apa, tetap beli di desa supaya ada dampak untuk toko-toko kecil di desa itu dan itu tujuan dana desa diberikan jadi realisasi penggunaan dana desa," tegas Presiden.
Menurut Presiden, setidaknya sudah terbangun 158 ribu jalan desa, kecil kecil tapi terbangun, 39 ribu unit irigasi, 18 ribu posyandu, 46 ribu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 6.900 pasar desa.
"Artinya orientasi kita memang kita bergeser ke desa, untuk apa? Karena ada ketimpangan desa dan kota yang terus menjauh, sehingga sesulit apapun pembangunan transpapua itu harus, karena ketimpangannya jauh. Biasanya TNI dulu yang masuk untuk membangun Jalan Wamena-Nduga baru masuk kontraktor swasta," tambah Presiden.
Pembangunan itu dilakukan karena prasyarat negara berkembang melompat menjadi negara maju adalah punya daya saing tinggi dan prasyarat suatu negara berdaya saing tinggi adalah punya infrastruktur yang sehat.
"Stok infrastruktur kita memang baru 37 persen, kalah dari negara-negara tetangga. Saya beri contoh pada 1978 kita mendahului membangun tol jagorawi, Malaysia, Vietnam, China menengok jalan tol apa sih? Tapi selama 40 tahun sampai 2015 sudah berapa kilometer yang kita bangun selama 40 tahun? Hanya 780 km, 1000 saja tidak ada, contoh ekstrim China membangun jalan tol 280 ribu kilometer," jelas Presiden.
Selain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanato, hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis A.S dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan serta pejabat terkait lainnya.
Berita Terkait
Pangkalan Udara TNI AU Timika gelar operasi tertib lalu lintas
Kamis, 14 Maret 2024 15:54
Budidaya vanili Lanal Biak menjadi percontohan TNI AL
Minggu, 25 Februari 2024 5:35
Kapolres Keerom AKBP Aer: terduga penganiaya tewaskan anggota TNI ditangkap
Sabtu, 24 Februari 2024 10:37
Kapolda Papua: TNI/Polri kejar KKB pelaku penembakan pesawat Wings Air
Sabtu, 17 Februari 2024 18:55
Pangdam XVII: Helikopter TNI angkut logistik ke empat distrik di Mamra
Kamis, 15 Februari 2024 17:39
Personel gabungan TNI/Polri di Biak patroli beri kenyamanan Pemilu
Rabu, 14 Februari 2024 9:24
Lanud Timika kirim logistik Pemilu 2024 dengan Heli Caracal TNI AU
Senin, 12 Februari 2024 19:24
Kasdim 1710/Mimika: Tiga helikopter TNI angkut logistik Pemilu 2024 ke Jila
Senin, 12 Februari 2024 17:54