Jayapura (ANTARA News Papua) - Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak menanggapi desakan dari United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) agar membuka akses bagi aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) asing terkait persoalan di Kabupaten Nduga, Papua.
"Apa yang disampaikan ULMWP saya kira sangat keliru dan tidak berdasar, apalagi mereka bukan organisasi yang diakui pemerintah, mau memisahkan diri, sehingga tidak sepatutnya pemerintah mendengarkan mereka," kata Ketua DPD Gercin NKRI Alberth Ali Kabiay di Kota Jayapura, Jumat.
Menurut dia, ULMWP hanya ingin mencari panggung dan nama, karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat internasional terkait upaya untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia.
"Mereka ini sering mengatasnamakan rakyat Papua, padahal tidak demikian. Rakyat Papua yang mana mereka klaim, orang Papua sedang membangun untuk kesejahteraan, jangan dibawa-bawa dengan isu yang menyesatkan, seperti mimpi di siang bolong," katanya didamping Ketua DPC Gercin NKRI Kabupaten Dogiyai Michael Peuki.
Mengenai masalah Nduga, kata Alberth, pemerintah pusat lewat Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan berbagai upaya, di antaranya mengirimkan bantuan bahan makanan sebanyak beras 50 ton, makanan kaleng, mi instan dan obat-obatan.
"Sejumlah tenaga medis juga dikirimkan ke Nduga melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua, bahkan Bupati Nduga Yairus Gwijangge juga sudah ke Mbua mengajak warga yang mengungsi ke hutan untuk kembali dan beraktivitas seperti sedia kala," katanya.
Dengan demikian, kata Alberth, desakan agar Pemerintah Indonesia membuka akses bagi aktivis HAM dari dunia internasional, sangat tidak berdasar, karena persoalan awal di Nduga adalah pembantaian kepada belasan pekerja jalan TransPapua dari PT Istaka Karya.
"Sudah jelas pelaku kejahatan adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap pekerja jalan, sehingga ini harus dilaksanakan penegakkan hukum. Bukan malah meminta pihak asing mengatur kedaulatan negara, itu keliru," katanya.
Sedangkan kabar bahwa ada banyak warga Nduga yang mengungsi akibat dari aksi kebiadaban KKB pimpinan Egianus Kogoya, Aberth mengaku prihatian dan hal itu sudah ditangani pemerintah setempat dan Provinsi Papua.
"Bahkan aparat TNI dan Polri ikut mendorong untuk mengajak warga yang ke hutan agar kembali, mereka juga ikut bantu kirim bantuan bahan makanan dan obat-obatan," katanya.
Untuk itu, Aberth meminta agar masalah Nduga jangan lagi dijadikan komoditas politik untuk mencari ketenaran untuk kelompok atau pribadi, tetapi memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik dan benar bagaimana seharusnya penanganannya.
"Saya ajak para pemuda dan masyarakat Papua pada umumnya, agar lebih bijak dalam menyikapi soal isu, jangan termakan hasutan atau ajakan yang memecah belah, apalagi info hoax. ULMWP hanya mencari nama, memojokkan Indonesia dan Papua, bukan memberikan solusi," katanya.
Sebelumnya, ULMWP meminta kepada pemerintah agar membuka akses kepada pegiat HAM dari UN Human Richgt Commisioner untuk masuk ke Nduga, termasuk akses kepada jurnalis asing.