Jayapura (ANTARA News Papua) - Koalisi Kampus akan menggelar diskusi-diskusi terkait pemilu di delapan titik rawan di Kota Jayapura, Provinsi Papua yang sering terjadi mobilisasi masa.
"Kami punya diskusi-diskusi yang akan dilakukan di delapan titik rawan di Kota Jayapura," kata Elvira Rumkabu, Sekretaris Koalisi Kampus di Jayapura, Selasa.
Menurut Elvira, pihaknya sudah mengidentifikasi bahwa delapan titik itu bisanya ada mobilisasi massa saat pemilihan umum. Di delapan titik itu koalisi kampus dan Bawaslu Kota Jayapura akan mengidentifikasi masalah dari masyarakat sendiri bagaimana pengalaman dan juga apa yang harus diperbaiki.
Diharapkan pada pemilu nanti, mereka dapat menyalurkan hak pilihnya pada kandidat yang hendak ia pilih, kemudian bagaimana supaya agar mobilisasi masa itu tidak lagi terjadi/hilang.
Tapi juga dengan berbagai pertanyaan yang diajukan, kata dia, diharapkan ada perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.
"Selain itu, kami di koalisi kampus ada sekitar delapan sampai sembilan program yang kami lakukan hingga April nanti," katanya.
Elvira yang juga dosen salah satu dosen jurusan Hubungan Internasional Fisip Universitas Cenderawasih itu mengatakan, salah satu program di antaranya yaitu sosialisasi-sosialisasi ke kampus untuk menjelaskan tentang kertas suara yang digunakan pada pemilu.
"Karena banyak mahasiswa yang memilih golongan putih (golput) karena dia punya kartu tanda penduduk di luar Kota Jayapura, sehingga dia berpikir bahwa berarti ia tidak bisa memilih, padahal sebenarnya bisa diuruskan," ujarnya.
Dia menambahkan, Bawaslu Kota Jayapura dan Koalisi Kampus akan turun ke kampus-kampus di Kota Jayapura menyosialisasikan tentang tata cara memilih.
Koalisi Kampus-Bawaslu Kota Jayapura terdiri dari kampus USTJ, Stikom Muhammadiyah Jayapura, Stisipol Silas Papare Jayapura, dan STIE Umel Mandiri Jayapura.
Berita Terkait
Nakes jaga 3.976 KPPS pada 568 TPS Kabupaten Jayapura sukseskan Pemilu
Sabtu, 10 Februari 2024 13:16
DPC PDIP Asmat syukuran kemenangan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019
Selasa, 18 Februari 2020 4:19
Inkompetensi hukum kepemiluan jadi celah partai suap komisioner KPU
Senin, 13 Januari 2020 7:52
PPS pemilu 2019 mengutus perwakilan ke DPRD tuntut pembayaran honor
Jumat, 11 Oktober 2019 17:26
Demokrat Papua akui elektabilitas menurun pada Pemilu 2019
Selasa, 10 September 2019 19:03
Pemkab Biak Numfor segera ajukan penerbitan SK 25 anggota DPRD terpilih
Jumat, 16 Agustus 2019 19:46
KPU Papua tetapkan caleg terpilih DPRP
Rabu, 14 Agustus 2019 21:27
Sidang Pileg -- Hari ini MK putus 55 perkara sengketa hasil pemilu legislatif
Jumat, 9 Agustus 2019 9:27