Wamena (ANTARA News Papua) - Komisi Pemiliihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, masih menunggu bantuan dana hibah dari Pemerintah Yalimo sebesar Rp6 miliar lebih.
Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen saat di Wamena, Ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Minggu, mengatakan usulan pendanaan untuk kegiatan pemilihan umum 2019 sudah disampaikan kepada pemerintah Yalimo.
Ia mengatakan KPU telah mengusulkan bantuan dana hibah tetapi hingga kini belum ada informasi balik dari pemerintah terkait berapa yang disepakati.
"Kami mengajukan sesuai kebutuhan di KPU itu sekitar Rp6.451.892.500. Kami ajukan karena anggaran kita dari APBN sangat terbatas sehingga pemerintah daerah wajib memberikan bantuan fasilitas, baik sarana prasarana dan keuangan," ujarnya.
Hibah tambahan dari pemerintah Yalimo itu, menurut dia, sangat bermanfaat karena untuk pendistribusian logistik pemilu ke beberapa pos harus menggunakan pesawat carteran.
"Memang membutuhkan biaya yang besar, sehingga kami berharap masih ada waktu, pemerintah daerah bisa membantu kami dengan permohonan yang sudah kami ajukan untuk tahapan pelaksanaan Pemilu 2019," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah pusat sudah mengimbau seluruh kepala daerah di Indonesia untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam rangka memperlancar pemilu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ini.
"Pemilu serentak kali ini dengan lima pemilihan yang berbeda dan itu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Jadi wajib hukumnya pemerintah daerah membantu. Walaupun anggaran itu dibiayai oleh APBN, tetapi anggaran itu terbatas, jadi bagi KPU itu wajib dibantu juga oleh pemerintah daerah," katanya.
Menurut dia, sembilan titik pendistribusian logistik di Yalimo yang harus menggunakan pesawat atau helikopter tersebar di Distrik Benawa dan Distrik Walarek.
"Dua distrik ini ada kampung yang paling jauh yang harus diangkut melalui helikopter, sehingga kami membutuhkan anggaran yang besar. Sukses dan tidaknya suatu pemilu ada juga di pemerintah daerah sehingga kami berharap pemerintah Yalimo bisa membantu kami dalam waktu dekat sehingga rencana-rencana yang sudah dijadwalkan ini bisa kita lakukan dengan pendanaan yang cukup," ujarnya.
Berita Terkait
Nakes jaga 3.976 KPPS pada 568 TPS Kabupaten Jayapura sukseskan Pemilu
Sabtu, 10 Februari 2024 13:16
DPC PDIP Asmat syukuran kemenangan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019
Selasa, 18 Februari 2020 4:19
Inkompetensi hukum kepemiluan jadi celah partai suap komisioner KPU
Senin, 13 Januari 2020 7:52
PPS pemilu 2019 mengutus perwakilan ke DPRD tuntut pembayaran honor
Jumat, 11 Oktober 2019 17:26
Demokrat Papua akui elektabilitas menurun pada Pemilu 2019
Selasa, 10 September 2019 19:03
Pemkab Biak Numfor segera ajukan penerbitan SK 25 anggota DPRD terpilih
Jumat, 16 Agustus 2019 19:46
KPU Papua tetapkan caleg terpilih DPRP
Rabu, 14 Agustus 2019 21:27
Sidang Pileg -- Hari ini MK putus 55 perkara sengketa hasil pemilu legislatif
Jumat, 9 Agustus 2019 9:27