Jayapura (ANTARA) - Ondoafi (Kepala Suku) Skouw-Wutung Perbatasan RI-PNG di Kota Jayapura, Papua terus mengingatkan anggota keluarga serta warganya untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar dapat "mencoblos" atau menggunakan hak suaranya dalam pemilu presiden dan legislatif 2019 ini.
Stanis Tanfa Chilong Ondoafi (Kepala Suku) Skouw-Wutung, di Jayapura, Jumat, mengatakan sejak 2003 bergabung dengan NKRI menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan bermukim di Kampung Mosso yang ada di Distrik Muara Tami Kota Jayapura, dirinya merasa tidak salah pilih.
"Saya senang menjadi warga negara Indonesia, saya akan berada di Mosso ini hingga akhir hayat, untuk anak-anak tanpa KTP tidak diizinkan coblos," kata Ondo Stanis kepada Antara menggunakan bahasa Indonesia yang berdialek Inggris Fiji ala PNG.
Menurut Stanis yang memiliki 12 orang anak laki-laki, semua anggota keluarganya sudah memiliki KTP sehingga kini jika hendak mencoblos telah diperbolehkan, sedangkan bagi sanak keluarga lainnya yang baru saja bergabung dan belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan, dirinya melarang untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Senada dengan Stanis Tanfa Chilong, Bhabinkamtibmas Kampung Mosso Nurdin Makuasang mengatakan pihaknya baru saja mendata kedatangan sanak keluarga Ondoafi perbatasan Skouw-Wutung yang berjumlah sekitar tujuh KK, di mana kesemuanya belum dilengkapi dengan KTP sehingga tidak bisa mengikuti pemilu dalam waktu dekat ini.
"Meskipun demikian, kondisi tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat khususnya di wilayah Kampung Mosso Perbatasan RI-PNG sudah tinggi untuk menggunakan hak pilih serta suaranya dalam ajang pilpres dan pileg 2019 ini," tuturnya.
Dia menjelaskan kesadaran warga di Perbatasan RI-PNG ini juga terlihat dari kemauan masyarakat datang ke TPS ketika pelaksanaan pemilihan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pemilu.
"Kami berharap pada pilpres dan pileg kali ini, masyarakat sudah tidak dibantu lagi ketika berada di dalam bilik suara sehingga sosialisasi dari KPU sangat diharapkan," ujarnya.
Berita Terkait
Nakes jaga 3.976 KPPS pada 568 TPS Kabupaten Jayapura sukseskan Pemilu
Sabtu, 10 Februari 2024 13:16
DPC PDIP Asmat syukuran kemenangan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019
Selasa, 18 Februari 2020 4:19
Inkompetensi hukum kepemiluan jadi celah partai suap komisioner KPU
Senin, 13 Januari 2020 7:52
PPS pemilu 2019 mengutus perwakilan ke DPRD tuntut pembayaran honor
Jumat, 11 Oktober 2019 17:26
Demokrat Papua akui elektabilitas menurun pada Pemilu 2019
Selasa, 10 September 2019 19:03
Pemkab Biak Numfor segera ajukan penerbitan SK 25 anggota DPRD terpilih
Jumat, 16 Agustus 2019 19:46
KPU Papua tetapkan caleg terpilih DPRP
Rabu, 14 Agustus 2019 21:27
Sidang Pileg -- Hari ini MK putus 55 perkara sengketa hasil pemilu legislatif
Jumat, 9 Agustus 2019 9:27