Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menargetkan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,88 persen - 8,11 persen pada periode 2020-2024.
"Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mengungkapkan hal tersebut dalam acara BBC HARD talk sebagai rangkaian acara Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019, di London, Inggris, Selasa (2/7) waktu setempat.
Bambang menjelaskan untuk mencapai target tersebut, investasi swasta asing maupun dalam negeri akan didorong melalui deregulasi prosedur investasi.
Selain itu, juga dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EoDB) Indonesia dari posisi 73 pada 2019 menjadi menuju peringkat 40 pada 2024.
Kemudian, peningkatan investasi juga diupayakan melalui peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk pembangunan infrastruktur.
Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan saham infrastruktur menjadi 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan belanja modal menjadi 2,3-2,8 persen pada 2024.
Saat ini, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar 429,7 miliar dolar AS atau sebesar 6,1 persen PDB pada periode 2020-2024.
Jumlah ini meningkat 20 persen dibandingkan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar 359,2 miliar dolar AS pada 2015-2019.
Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 11,6 persen-13,8 persen dan 7,6 persen-7,9 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.
"Pemerintah mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga Pembiayaan Investasi Non Anggaran pemerintah (PINA)," kata Bambang.
Untuk pembiayaan investasi 2020-2024, tambah Bambang, juga dibutuhkan pendalaman pasar keuangan, terutama non perbankan, peningkatan akses jasa keuangan atau inklusi keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.
Berita Terkait
KLHK-Bappenas RI kunnjungi areal reklamasi PT Freeport Indonesia
Rabu, 7 Februari 2024 10:52
Pemprov Papua gelar pasar murah di perbatasan meriahkan HUT RI
Kamis, 17 Agustus 2023 17:30
Bappenas melirik pengembangan kopi Papua
Selasa, 13 Desember 2022 17:54
Bappenas tinjau pelaksanaan tiga misi seluruh provinsi di Papua
Senin, 12 Desember 2022 17:37
Spektrum - IKN pindah, kelak Jakarta menjadi mantan terindah
Rabu, 26 Januari 2022 9:29
RIPP Papua menjadi bagian penyusunan kebijakan partisipatif pemerintah
Senin, 17 Januari 2022 17:38
Pemerintah menyusun RIPP di Papua 2022-2041 proyeksikan Papua ke depan
Senin, 17 Januari 2022 16:04
Bappenas:Penyusunan RIPP Papua 2022-2041 didasarkan pada SDGs
Senin, 17 Januari 2022 16:02