Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyebut Partai Golkar santai saja menyikapi wacana pengisian menteri kabinet dengan menyerahkannya kepada Presiden terpilih Joko Widodo serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Partai Golkar santai saja. Tidak terburu-buru meminta-minta jatah menteri kabinet. Soal usulan calon menteri itu kewenangan ketua umum. Kami mempercayakan kepada ketua umum untuk membicarakannya dengan Presiden," kata Meutya Hafid pada diskusi "Polemik: Ribut Rebut Kursi Menteri" yang diselenggarakan sebuah radio swasta, di Jakarta, Sabtu.
Menurut Meutya Hafid, Partai Golkar sejak awal sudah mendukung Joko Widodo dan pada pancalonan Joko Widodo sebagai presiden, Partai Golkar mengusungnya bersama PDI Perjuangan bersama beberapa partai lainnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI menegaskan, bahwa Partai Golkar mempercayakan kepada Presiden terpilih Joko Widodo yang tentuna akan mengakomodasi partai-partai politik pengusungnya secara proporsional. "Pak Jokowi adalah seorang insinyur, tentunya dia memiliki pemikiran dan penghitungan secara rigit soal kursi menteri itu," katanya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menjelaskan, bahwa Presiden terpilih Joko Widodo akan lebih mengetahui bagaimana dan seperti apa menteri kabinet yang dibutuhkan untuk pemerintahannya di periode kedua.
"Pak Jokowi juga tentu lebih mengetahui bagaimana pembagiannya secara proporsional. Bagaimana membangi untuk Partai Golkar sebagai partai di urutan kedua," katanya.
Sementara itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengakui bahwa ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, telah mengusulkan 10 nama kadernya kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Namun, Daniel menyatakan, tidak tahu siapa saja 10 nama kader PKB yang diserahkan Muhaimin Iskandar.
Daniel juga menyebut, bahwa usulan 10 nama kader PKB ang diusulkan tersebut, berbeda dengan usulan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). "PKB dan PBNU, meskipun massanya sama-sama kader NU, tapi perjuangannya berbeda, sehingga usulannya juga berbeda," katanya.
Berita Terkait
Nakes jaga 3.976 KPPS pada 568 TPS Kabupaten Jayapura sukseskan Pemilu
Sabtu, 10 Februari 2024 13:16
DPC PDIP Asmat syukuran kemenangan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019
Selasa, 18 Februari 2020 4:19
Inkompetensi hukum kepemiluan jadi celah partai suap komisioner KPU
Senin, 13 Januari 2020 7:52
PPS pemilu 2019 mengutus perwakilan ke DPRD tuntut pembayaran honor
Jumat, 11 Oktober 2019 17:26
Demokrat Papua akui elektabilitas menurun pada Pemilu 2019
Selasa, 10 September 2019 19:03
Pemkab Biak Numfor segera ajukan penerbitan SK 25 anggota DPRD terpilih
Jumat, 16 Agustus 2019 19:46
KPU Papua tetapkan caleg terpilih DPRP
Rabu, 14 Agustus 2019 21:27
Sidang Pileg -- Hari ini MK putus 55 perkara sengketa hasil pemilu legislatif
Jumat, 9 Agustus 2019 9:27