Wamena (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah membantu menekan stunting (tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya) pada 14 kabupaten di Provinsi Papua karena dinilai cukup tinggi.
Kepala Seksi SUPD3 Direktorat Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri Zamhir Islamie di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, mengatakan data 2018 menyebutkan stunting di Papua berada pada angkat 32,9 persen.
Agar stunting di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya serta kabupaten lainnya bisa ditekan, Kemendagri mendorong organisasi perangkat daerah di kabupaten ikut membantu dinas kesehatan.
"Kalau dibiarkan hanya sektor kesehatan ini tidak akan selesai, sehingga perlu campur tangan pimpinan daerah, kepala Bappeda dan OPD lain," kata Zamhir.
Satu faktor penyebab terjadinya stunting di Papua adalah kurangnya layanan dasar, walau sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
"Pemerintah mencoba memperbaiki layanan dasar yang belum terpenuhi secara utuh sehingga mempengaruhi penyebab terjadinya stunting," katanya.
Zamhir mengharapkan kebijakan otonomi khusus di Papua menekan berbagai persoalan di masyarakat, termasuk stunting.
"Stunting ini program prioritas Nasional untuk menurunkannya, sehingga perlu persamaan persepsi, jadi bukan hanya kesehatan," katanya.
Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi mengatakan data menyebutkan kesehatan di Papua perlu menjadi perhatian sebab 27,1 persen ibu mengalami anemia, 10,2 persen berat bayi baru lahir rendah serta bayi kurus sebesar 10,1 persen. Hanya 48,6 persen anak yang tidak menderita gangguan gizi.
Ia mengatakan pencegahan stunting yang dibahas menitikberatkan pada pelayanan masalah gizi, ketahanan pangan untuk makan ibu hamil serta bayi dan anak.
"Selain itu akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya air bersih dan sanitasi juga menjadi titik berat pencegahan stunting," katanya.
Berita Terkait
Dinkes Kota Jayapura tingkatkan kewaspadaan terhadap kasus DBD
Kamis, 28 Maret 2024 18:45
Pemkot Jayapura komitmen memastikan kesehatan masyarakat
Kamis, 28 Maret 2024 16:46
BPJS Kesehatan Biak berikan kemudahan layanan JKN selama libur Lebaran
Senin, 25 Maret 2024 19:19
Dinkes sebut prioritas utama Dana Otsus Papua Kesehatan bantu pasien OAP
Minggu, 24 Maret 2024 18:22
BPJS Kesehatan Jayapura sediakan posko selama libur mudik Lebaran
Sabtu, 23 Maret 2024 19:31
Pemprov Papua Tengah alokasi Rp65 miliar untuk kesehatan
Sabtu, 23 Maret 2024 17:25
BPJS Kesehatan Mimika sebut obat DHP tak lagi ditanggung BPJS
Sabtu, 23 Maret 2024 14:20
Dinkes Papua berikan bantuan alat kesehatan ke Pemkab Sarmi
Sabtu, 23 Maret 2024 11:23