Asmat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, bersama para pihak mengikuti pertemuan lintas sektor, guna membahas penanggulangan HIV-Aids di kabupaten tersebut.
Kegiatan yang diinisiasi Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) dan Keuskupan Agats dilaksanakan baru-baru ini di Aula Pastoral Keuskupan Agats.
Pertemuan lintas sektor tersebut dihadiri Plh Sekda Asmat Rahman Rasyid, sejumlah anggota DPRD, unsur TNI-Polri, para kepala sekolah, BUMN, tokoh masyarakat dan sejumlah aktivis.
Materi terkait persoalan HIV-Aids dipaparkan oleh sejumlah komponen seperti Keuskupan Agats, Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan Aids, Kompak, Hospis Surya Kasih Jayapura dan Primary/Nabire.
Plh Sekda Asmat Rahman Rasyid mengatakan bahwa pertemuan lintas sektor dalam rangka menanggulangi penyebaran HIV-Aids di Asmat sangat penting, karena bertujuan menyelamatkan warga dari penyakit mematikan itu.
Rahman berharap seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dalam upaya mencegah penyebaran HIV-Aids di Asmat. Kerja sama dimaksud dalam bentuk tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah daerah pasti menyetujui jika dibentuk tim terpadu, karena koordinasi dan kerja samanya untuk mencegah HIV-Aids akan lebih baik,” kata Rahman.
Manajer Kompak Papua dan Papua Barat Hilda Eveline mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat melaporkan ada 39 kasus HIV-Aids di kabupaten itu pada 2017, dan 32 kasus di 2018.
“Sementara berdasarkan data survei Provinsi Papua, akumulasi kasus di Asmat pada akhir 2018 sebanyak 177 kasus, terdiri dari 108 kasus HIV dan 69 Aids,” katanya.
Berdasarkan hasil survei tersebut, kata Hilda, pihaknya menginisiatif pertemuan lintas sektor untuk membahas penanggulangan HIV-Aids. Dari kegiatan tersebut, para peserta akan diberikan pelatihan sebagai penjangkau dan pendamping organik di Asmat.
“Pertemuan dan pelatihan dilaksanakan selama empat hari. Kami harapkan ada persamaan persepsi dari semua pihak untuk mencegah penyebaran HIV-Aids di Asmat,” ujarnya. (*/adv)
Berita Terkait
13 ribu KPM belum terima Bansos tahap satu
Sabtu, 20 April 2024 1:37
BEI sebut banyak perusahaan di Papua potensi "go Publik"
Jumat, 19 April 2024 20:17
TNI AU-MUI Jayapura bangun soliditas menjaga keutuhan bangsa dan negara
Jumat, 19 April 2024 19:57
DLH Biak Numfor bina pokmas untuk produksi pupuk kompos
Jumat, 19 April 2024 17:57
Pemkab Biak Numfor beri pendampingan buat kemasan produk UMKM OAP
Jumat, 19 April 2024 17:14
Dinas Perikanan Jayapura komitmen tingkatkan SDM nelayan OAP
Jumat, 19 April 2024 16:24
Disperindagkop Kota Jayapura sebut tiga ribu UMKM sudah mandiri
Jumat, 19 April 2024 15:54
Polsek Wamena Kota tangkap pembuat minuman lokal beralkohol
Jumat, 19 April 2024 15:53