Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai sinergitas pendekatan ekonomi dan keamanan sangat penting guna menuntaskan persoalan di Papua dan Papua Barat.
“Saya meyakini pendekatan ekonomi dan keamanan bisa menjadi lokomotif meredam kericuhan yang terjadi di bumi Papua," kata Said Abdullah di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pendekatan komprehensif sangat dibutuhkan guna selesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat.
Penuntasan permasalahan di tanah Papua, lanjut dia, harus ditempuh agar agenda pembangunan yang sudah dirancang pemerintah berjalan normal.
"Ada dua model pendekatan prioritas yang harus dilakukan, yakni dari aspek ekonomi dan keamanan. Kedua aspek ini seperti dua sisi mata uang yang saling bergantungan," ujarnya.
Said berpendapat bahwa sektor ekonomi tidak akan berjalan tanpa jaminan keamanan. Artinya, pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas keamanan.
Ia mengutarakan bahwa kekuatan pertahanan membutuhkan kemampuan ekonomi yang mendukung melalui alokasi anggaran. Namun, pendekatan keamanan ini mengedepankan pola soft power yang lebih persuasif, seperti negosiasi dan dialog.
"Hal ini harus di pasang sebagai ujung tombak untuk menyelesaikan konflik. Karena pendekatan hard power terbukti tidak efektif terhadap konflik di bumi Papua," katanya.
Menurut dia, penanganan kericuhan Papua dan Papua Barat tidak boleh sporadis. Namun, perlu terapi khusus seperti bangun dialog dan rekonsiliasi, libatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat Papua untuk memetakan jalan penuntasan konflik di Papua.
Said yang merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian itu mengatakan bahwa stabilitas keamanan berpengaruh sangat besar pada kehidupan masyarakat. Bukan hanya pada aspek sosial, melainkan juga memengaruhi bidang ekonomi.
"Jika daerah itu tidak aman, bisa berimbas pada perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Situasi ini akan memengaruhi minat para investor dalam berinvestasi yang muaranya menganggu ekonomi nasional," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah harus merumuskan platform penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat bersifat jangka panjang karena wilayah itu menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa.
Menurut dia, yang dibutuhkan sekarang ini adalah solusi yang bersifat jangka panjang dan lebih komprehensif. Kalau tidak, dikhawatirkan eskalasi kericuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa.
"Pemerintah pusat harus memberikan porsi khusus secara nasional dalam kegiatan pembangunan Papua sehingga bisa memperkecil gap ekonomi rakyat di sana," katanya.
Berita Terkait
Kasatgas DC: KKB yang tewas Kali Brasa anggota Yotam Buriangge
Minggu, 25 Februari 2024 2:07
Kasatgas Humas DC: KKB pemasok senpi ke Egianus di tangkap di Timika
Rabu, 21 Februari 2024 19:49
Kasatgas Damai Cartenz:Alenus masuk DPO KKB ditangkap di Ilaga
Rabu, 21 Februari 2024 0:07
Satgas Damai Cartenz: Pembunuh aktivis perempuan diserahkan ke Kejari Wamena
Kamis, 1 Februari 2024 19:39
Kasatgas Humas DC: Pj Bupati Nduga negoisasikan pembebasan pilot
Kamis, 1 Februari 2024 15:35
Satgas Damai Cartenz: KKB terindikasi akan sandera istri pilot Selandia Baru
Rabu, 31 Januari 2024 17:00
FKUB Biak ajak tokoh agama mewujudkan pemilu rukun dan damai
Rabu, 31 Januari 2024 13:23
Gubernur Papua Tengah ajak warga hidup damai membangun Intan Jaya
Sabtu, 27 Januari 2024 18:48