Jakarta (ANTARA) - Pengamat intelijen Suripto menyarankan agar pemerintah menarik pasukan TNI dari Papua guna menghindari kesan adanya konfrontasi antara masyarakat dengan militer.
"Pengerahan tentara besar-besaran itu tidak menyelesaikan persoalan. Justru menimbulkan kecurigaan dan sentimen bahwa ini penjajahan baru," ucap Suripto di Jakarta, Jumat.
"Justru kita malah melakukan semacam konfrontasi begitu. Kita harus belajar dari kejadian lepasnya Timor Timur," sambungnya.
Menurut Suripto, kehadiran ribuan pasukan TNI di Papua seakan menimbulkan kesan adanya invasi militer. Pendekatan militer kurang tepat diterapkan untuk menghadapi permasalahan mengenai politik identitas, seperti yang kini terjadi di Bumi Cendrawasih itu.
"Sedangkan yang disentuh adalah bagaimana kita menghormati politik identitas, artinya kita harus menghargai semua, dan harus kita dekati mereka," ujar dia.
Suripto mengatakan, untuk segera meredam konflik, pemerintah harus meningkatkan pendekatan persuasif dengan menghormati dan menghargai identitas masyarakat Papua.
Menurut dia, upaya tersebut lebih efektif karena akan menimbulkan perasaan bahwa pemerintah menghargai hak berpendapat masyarakat Papua, serta tidak berniat menghilangkan identitas mereka.
"Setidaknya kita kalau memang menegakkan dan menjaga NKRI, kita hormati itu," ujar dia.
Berita Terkait
Gubernur Papua Tengah: Penyelenggara Pemilu 2024 petakan wilayah konflik
Sabtu, 27 Januari 2024 18:47
Polda Papua antisipasi 13 daerah rawan gangguan KKB menjjelang 1 Desember
Kamis, 30 November 2023 12:28
KPK minta tata ruang di Papua harus bebas konflik kepentingan
Sabtu, 18 November 2023 20:43
Tokoh Adat: Pengakuan hak ulayat instrumen mencegah konflik Papua
Sabtu, 21 Oktober 2023 11:53
Dandim 1710/Mimika: Bina komunikasi mencegah konflik sosial
Jumat, 15 September 2023 15:06
Kodim Jayapura berikan bimbingan komunikasi warga cegah konflik
Rabu, 13 September 2023 15:23
Pakar: Buku "Membuka Ruang Membangun Dialog" selesaikan konflik di Papua
Rabu, 24 Mei 2023 9:45
Komnas HAM: Kerusuhan Dogiyai menjadi prioritas penanganan konflik sosial
Jumat, 18 November 2022 3:29