Jakarta (ANTARA) - Rohaniawan Katolik sekaligus budayawan Romo Franz Magnis Suseno menilai sudah tidak ada jalan bagi masyarakat Papua melakukan referendum atau jajak pendapat untuk memisahkan diri dari Indonesia, menyusul sikap Pemerintah yang secara tegas menyatakan tidak akan melepas wilayah Bumi Cenderawasih itu.
"Saya berpendapat, bahwa meminta referendum, mengharapkan Papua merdeka itu jalan buntu total," ujar Magnis di Jakarta, Sabtu.
Magnis mengatakan upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan hanya akan berakhir sia-sia, dengan banyaknya korban jiwa yang justru berasal dari masyarakat asli Papua sendiri.
"Memperjuangkan kemerdekaan dengan kekerasan paling-paling hanya bisa berakhir dengan kematian fisik orang asli Papua," kata Guru Besar Filsafat STF Driyarkara itu.
Magnis sendiri dapat memahami kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat Papua setelah insiden rasisme yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu. Saat ini, kata dia, yang dibutuhkan oleh mereka adalah rasa keadilan yang dihadirkan oleh Pemerintah atas berbagai pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua.
Oleh karena itu, dirinya mengusulkan Pemerintah membentuk komisi independen untuk mengungkap fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Papua, sembari terus melakukan pemerataan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia itu.
"Orang Papua harus bisa merasakan bahwa mereka sebagai manusia itu diakui. Dan semua program lain dari Pemerintah yang sudah berjalan di Papua tentu diteruskan," kata dia.
Berita Terkait
Gubernur Papua Tengah: Penyelenggara Pemilu 2024 petakan wilayah konflik
Sabtu, 27 Januari 2024 18:47
Polda Papua antisipasi 13 daerah rawan gangguan KKB menjjelang 1 Desember
Kamis, 30 November 2023 12:28
KPK minta tata ruang di Papua harus bebas konflik kepentingan
Sabtu, 18 November 2023 20:43
Tokoh Adat: Pengakuan hak ulayat instrumen mencegah konflik Papua
Sabtu, 21 Oktober 2023 11:53
Dandim 1710/Mimika: Bina komunikasi mencegah konflik sosial
Jumat, 15 September 2023 15:06
Kodim Jayapura berikan bimbingan komunikasi warga cegah konflik
Rabu, 13 September 2023 15:23
Pakar: Buku "Membuka Ruang Membangun Dialog" selesaikan konflik di Papua
Rabu, 24 Mei 2023 9:45
Komnas HAM: Kerusuhan Dogiyai menjadi prioritas penanganan konflik sosial
Jumat, 18 November 2022 3:29