Jayapura (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Heri Dosinaen mengakui akibat dijarah berbagai peralatan penunjang kinerja termasuk komputer yang ada di kantor gubernuran Dok II Jayapura, menyebabkan proses APBD perubahan 2019 tertunda.
Kemungkinan pembahasan rancangan APBD perubahan 2019 mengalami penundaan akibat dokumen dan komputer raib dijarah pendemo yang terjadi Kamis (29/8).
"Bahkan jaringan IT sempat mengalami gangguan namun sudah berangsur pulih," ujar Sekda Heri Dosinaen di Jayapura, Rabu.
Menurut dia, aktivitas di lingkungan Pemprov Papua sudah berjalan seperti biasa karena dokumen sudah ada back up nya dan tidak mempengaruhi kinerja.
Ketika ditanya kerugian yang dialami mengingat hampir 90 persen ruangan dirusak dan dijarah, Sekda mengaku belum dapat memastikan berapa besarnya.
"Belum bisa dipastikan berapa besar kerugian yang dialami akibat insiden tersebut karena masih didata.Yang pasti tidak terlalu berat,” ujar Sekda Heri Dosinaen.
Aksi demo anarkis yang terjadi Kamis (29/8) selain menyebabkan kerusakan di kantor gubernur juga menyebabkan sejumlah kantor dan rumah serta ruko warga di bakar dan dirusak serta dijarah pendemo, termasuk kendaraan roda dua dan empat.
Berita Terkait
212 ASN Pemprov Papua Tengah ikut ujian penyesuaian ijazah
Kamis, 28 Maret 2024 15:45
Pemprov Papua gelar pasar murah di rumah ibadah jelang Paskah
Rabu, 27 Maret 2024 15:20
Kiprah perempuan Papua yang kian menonjol pada era Otsus
Selasa, 26 Maret 2024 2:37
Pemprov Papua apresiasi pelatihan pengelolaan media daring AWP
Senin, 25 Maret 2024 16:02
Kemenag bagikan 12 ribu paket bahan pokok mustahik di Papua
Senin, 25 Maret 2024 16:00
Inspektorat Papua distribusi 98 kendaraan dinas ke OPD
Senin, 25 Maret 2024 14:59
Pemprov Papua Tengah alokasi Rp65 miliar untuk kesehatan
Sabtu, 23 Maret 2024 17:25
Dinkes Papua berikan bantuan alat kesehatan ke Pemkab Sarmi
Sabtu, 23 Maret 2024 11:23