Jayapura (ANTARA) - Papua Corruption Watch (PCW) memberi masukan kepada Gubernur Papua terkait perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) setempat.
Direktur PCW Muhammad Rifai Darus di Jayapura, Jumat, mengatakan diketahui bersama kini Gubernur Papua sedang melakukan tahapan proses penjaringan untuk mengisi pimpinan birokrat di lingkungan pemprov setempat.
"Proses ini tentunya mengalami perubahan dan disesuaikan dengan peraturan reformasi birokrat yang terbaru, kondisi serta kebutuhan daerah yang ada," ujarnya.
Menurut Rifai Darus, berdasarkan catatan dan hasil investigasi PCW terhadap OPD di lingkungan Pemprov Papua kini tidak lebih dari 20 persen pimpinannya mampu menafsirkan serta menterjemahkan visi, misi serta program prioritas gubernur-wakil gubernur dengan melahirkan inovasi guna akselerasi hal dimaksud.
"Oleh karena itu, PCW memberikan masukan kepada Gubernur Papua berupa catatan kritis sebagai bahan pertimbangan dalam mempercepat proses perampingan struktur OPD dimaksud," ujarnya.
PCW berharap para pimpinan OPD yang baru ke depan mampu menterjemahkan dan mengimplementasikan Undang-Undang Otonomi Khusus secara maksimal, kreatif, inovasi secara benar serta tepat.
"PCW berharap Gubernur Papua dapat melakukan pengecekan dan penilaian terhadap trade record para calon pimpinan OPD khususnya catatan-catatan hukum yang bisa berkoordinasj serta berkomunikasi dengan aparat penegak hukum baik kejaksaan juga kepolisian setempat," ujarnya.
Dia menambahkan, PCW akan tetap melakukan kontrol sosial dalam rangka bersama-sama menjaga Papua sebagai zona integritas anti korupsi dengan mengedepankan upaya pencegahan dan pendidikan dengan harapan ke depan mampu menjadi provinsi minim korupsi.
PCW beri masukan kepada Gubernur Papua terkait perampingan OPD
Proses ini tentunya mengalami perubahan dan disesuaikan dengan peraturan reformasi birokrat yang terbaru, kondisi serta kebutuhan daerah yang ada