Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berjanji akan menindaklanjuti beberapa permintaan masyarakat Suku Dayak di Kalimantan terkait pemberian lahan seluas lima hektare per keluarga dan lapangan pekerjaan, terkait penataan ibu kota baru.
Ia mengatakan pihaknya akan menyampaikan keinginan masyarakat Dayak untuk diberikan lahan seluas lima hektare per keluarga beserta sertifikat gratis dan adanya hutan adat minimal 10 hektare kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) agar bisa diakomodasi dengan baik.
“Tentunya nanti akan kami sampaikan ke Kementerian ATR/BPN untuk melihat akomodasi dari permintaan tersebut,” katanya saat ditemui di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis.
Di sisi lain, ia belum dapat memastikan luas lahan yang akan disiapkan oleh pemerintah sebab hal tersebut merupakan kewenangan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
"Itu Menteri ATR yang lebih bisa menjawab," ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan berbagai pembangunan ibu kota baru tidak hanya fokus mengembangkan wilayah inti yang menjadi tujuan, melainkan juga berbagai wilayah kota penyangga di sekitarnya.
Serta pemerintah juga telah mempertimbangkan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk lokal.
“Termasuk bagaimana caranya membangun masyarakat lokal sehingga mereka nanti bisa berbaur dengan mudah di ibu kota baru tersebut,” katanya.
Sementara itu, terkait permintaan masyarakat Suku Dayak yang ingin diprioritaskan dengan diberikan porsi lebih pada lapangan pekerjaan di ibu kota baru juga akan ditindaklanjuti oleh Bambang.
Ia mengatakan bahwa pemerintah memang membutuhkan partisipasi dari semua pihak selama masa pemindahan ibu kota baru dan akan mendahulukan adanya ketersediaan tenaga kerja dari penduduk lokal.
Bambang menambahkan, pihaknya akan memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat lokal dalam waktu dekat sehingga jika ibu kota negara di Kalimantan Timur sudah jadi mereka akan mendapat peluang yang baik.
“Itu pasti dengan kebutuhan tenaga kerja begitu besar tapi pada saat yang sama akan diberikan pelatihan sehingga saat kotanya beroperasi tetap mendapat peluang bekerja yang baik,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dagut H Djunas berharap pemerintah bisa memberikan lahan seluas lima hektare per keluarga dan 10 hektare hutan adat untuk 285 desa masyarakat Dayak.
Tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Dolvina Damus juga berharap pemerintah bisa memprioritaskan masyarakat Suku Dayak dengan memberikan porsi lebih pada lapangan pekerjaan agar dapat berkontribusi memajukan pembangunan Indonesia.
Berita Terkait
ITB anugerahkan doktor kehormatan untuk tiga tokoh seni Sam Bimbo
Sabtu, 3 Juli 2021 14:53
Menteri BUMN Erick ungkap alasan angkat Bambang Brodjonegoro jadi Komut Telkom
Jumat, 11 Juni 2021 18:36
Cerita Bambang Brodjonegoro menjadi Menristek "terakhir"
Minggu, 11 April 2021 18:59
Menteri Ristek : Tes COVID-19 dengan RT LAMP Saliva setengah harga dari RT PCR
Kamis, 25 Maret 2021 15:48
Menristek Bambang: Vaksin Merah Putih untuk warga Indonesia semua umur
Jumat, 19 Maret 2021 16:26
Menristek: Pemilik pabrik mengantre membeli GeNose COVID-19
Kamis, 4 Maret 2021 15:57
Wapres Ma'ruf Amin terima laporan izin edar GeNose dari Menristek
Selasa, 2 Maret 2021 16:01
Menristek: GeNose mampu lakukan 100 ribu kali tes untuk skrining COVID-19
Rabu, 3 Februari 2021 9:05