Jakarta (ANTARA) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai diangkatnya Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Joko Widodo adalah sebuah penghargaan dan prestise luar biasa buat Korps Bhayangkara.
"Sebab itulah pertama kali dalam sejarah Indonesia, anggota Polri dipercaya sebagai Mendagri," kata Pane dalam rilisnya, Rabu.
IPW menilai kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Tito tak terlepas dari kinerja jajaran kepolisian yang sukses mengamankan proses pemilu, pilpres maupun pelantikan presiden 2019 lalu.
Sepertinya Jokowi menginginkan Tito tetap bisa menjaga stabilitas keamanan di berbagai daerah agar iklim investasi tumbuh dan perekonomian nasional berkembang, kata Pane.
IPW melihat ada tiga tugas berat yang sekaligus menjadi tantangan bagi Tito sebagai Mendagri.
Pertama, Tito harus mampu meredam gejolak di berbagai daerah, terutama Papua, sehingga stabilitas sosial ekonomi di daerah terjaga dan kondusif, dengan demikian pembangunan dan pengembangan daerah bisa dipercepat.
Dalam menjaga stabilitas keamanan daerah tentunya Tito bisa lebih menggerakkan para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di daerah, katanya.
Kedua, tantangan tugas yang terberat yang harus dilakukan Tito sebagai Mendagri adalah menekan angka korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Pane mengungkapkan bahawa selama ini cukup banyak kepala daerah yang ditangkap dan terkena OTT KPK.
Sebagai mantan Kapolri yang sangat paham dengan seluk beluk tindak pidana korupsi, Tito diharapkan bisa menjadi tutor agar para kepala daerah tidak larut dalam kegilaan berkorupsi ria, harap Pane.
Dalam hal ini sebagai Mendagri, Tito bisa bersinergi dengan KPK untuk menekan angka korupsi yang melibatkan kepala daerah atau bersinergi melakukan pencegahan korupsi di daerah.
Ketiga, sebagai Mendagri ke depan Tito bersama sama komponen masyarakat lainnya, terutama KPK membuat strategi agar proses pemilihan kepala daerah tidak lagi berbiaya tinggi, melainkan efisien, efektif dan murah, sehingga tidak membuat para kepala daerah terjebak pada aksi korupsi untuk kembali modal.
Strategi menciptakan pilkada yang efektif, efisiensi dan murah bisa saja dengan menggagas perubahan undang undang pilkada, sehingga korupsi dan isu OTT tidak terus menerus melumuri kepala daerah.
Tentunya ketiga tugas Tito ini tidak mudah, butuh pendekatan ke berbagai pihak dan butuh dukungan masyarakat, kata Pane.
Namun melihat kinerja dan track record Tito selama di Polri, IPW yakin Tito bisa bekerja profesional sesuai harapan presiden dan masyarakat.
Berita Terkait
Presiden Joko Widodo lantik dua menteri baru
Rabu, 15 Juni 2022 15:43
Menteri dalam negeri Tito terbitkan dua instruksi mengenai lanjutan PPKM
Selasa, 4 Januari 2022 12:39
Indonesia meraih 44,6 miliar dolar AS komitmen investasi dari UEA
Minggu, 7 November 2021 15:33
Menteri BUMN Erick Thohir: Fokus baru Telkomsel mendukung kreator game lokal
Minggu, 24 Oktober 2021 9:20
Menteri BUMN Erick berharap identitas baru Telkomsel jadi simbol transformasi
Sabtu, 19 Juni 2021 18:08
Erick Thohir tunjuk Doni Monardo sebagai komisaris utama baru PT Inalum
Jumat, 11 Juni 2021 18:19
Menteri BUMN berharap Bank Syariah Indonesia menjadi energi baru ekonomi
Senin, 1 Februari 2021 19:26
Menkeu: Tak ada pungutan baru pajak pulsa, voucer dan token listrik
Sabtu, 30 Januari 2021 15:27